Menu

Mode Gelap
Rapat Perdana DPN PEMI, Awal Konsolidasi Menuju Pers Nasional yang Kuat dan Terintegrasi Tepat pada waktu sholat Mahrib pukul 17.45, saat umat Islam melaksanakan ibadah, sebuah kejadian mengkhawatirkan tercatat di Desa Dasan Raja, Kecamatan Penanggalan OKNUM PENGAWAS AR DI DINAS PUPR SUBULUSALAM DIDUGA KOLUSIF DENGAN REKANAN, MERUGIKAN DAERAH SELAMA LEBIH KURANG 10 TAHUN Ada Apa Dibalik Polemik Penutupan Saluran Aliran Irigasi Sepihak di Desa Sei Rejo Tak Kunjung Selesai. KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR-RI TAHUN 2026 DALAM RANGKA PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI SUMATERA UTARA Perkuat Edukasi Hukum, Advokat TA’A LOI, S.H. Jalin Komunikasi dengan Kemenkum Sumut

Nasional

Anggota DPR Dapil Simpang Kiri, Haji Zoka Harapkan Forkopimda Tertibkan Miras Dan Lokalisasi Remang-Remang Di Subulussalam

badge-check


					Anggota DPR Dapil Simpang Kiri, Haji Zoka Harapkan Forkopimda Tertibkan Miras Dan Lokalisasi Remang-Remang Di Subulussalam Perbesar

MEDIA INDONESIA // ACEH, Kota Subulussalam. yang dikenal sebagai Kota Syeh Hamzah Fansury, menghadapi persoalan serius terkait pelanggaran syariat Islam. Sejumlah kafe dan tempat hiburan malam diduga beroperasi terang-terangan, menyediakan minuman keras, serta melibatkan perempuan dalam situasi yang dinilai tidak sesuai norma agama. Kondisi ini bahkan berlangsung selama bulan Ramadhan dan Syawal, yang semestinya menjadi momentum refleksi spiritual bagi umat Islam.

Pantauan dari media di lapangan menemukan aktivitas ini terjadi di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat. Terminal, warung-warung, dan kafe berubah menjadi tempat berkumpul peminum minuman keras yang juga melibatkan perempuan berpakaian minim, menciptakan fenomena yang memprihatinkan. Kondisi ini mendapat kecaman keras dari tokoh masyarakat dan aktivis Islam setempat.

 

Haji Joka Abdul Hamid Padang anggota dpr dapil simpang kiri dan Para tokoh masyarakat menilai rendahnya pengawasan dari pihak-pihak terkait, seperti Dinas Syariat Islam, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Wilayatul Hisbah (WH), sebagai penyebab utama pelanggaran yang terus berulang. Mereka pun mendesak Walikota Subulussalam, Haji Rasit Bancin (HRB), untuk mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum, khususnya para pelaku dan pengusaha kafe yang tidak mematuhi Qanun Aceh.

“Keberadaan tempat-tempat hiburan yang melanggar syariat Islam ini bukan hanya mencoreng citra kota kita yang identik dengan warisan keagamaan Syeh Hamzah Fansury dan kota santri tetapi juga membawa dampak negatif bagi masyarakat secara luas, Kami Sangat mendukung atas informasi nya semoga Walikota bisa mengajak Ferkopinda untuk mengatasinya” Ujar anggotaDPRK Subulussalam tersebut.

Masyarakat berharap pemerintah mengambil langkah nyata, baik berupa tindakan pencegahan (preventif) maupun penegakan hukum (represif), guna menciptakan lingkungan yang selaras dengan syariat Islam. Penanganan serius atas pelanggaran ini sangat diperlukan untuk mengembalikan nama Subulussalam sebagai pusat spiritual dan budaya Islam yang kuat, serta membangun kehidupan lebih harmonis bagi warganya.

Harapan Besar untuk Rehabilitasi Sosial dan Pengawasan Ketat
Para tokoh masyarakat juga mengimbau agar pemerintah menggagas upaya rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang terdampak pelanggaran ini. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dari instansi terkait diharapkan dapat diterapkan tanpa tebang pilih, demi menciptakan perubahan nyata terhadap situasi yang memprihatinkan ini.

Ke depan, langkah responsif pemerintah diharapkan dapat menghadirkan solusi konkret untuk menghentikan pelanggaran syariat di Subulussalam, sekaligus memperkuat kembali nilai-nilai religius yang menjadi identitas kota tersebut.

Pewarta; ipong

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Rapat Perdana DPN PEMI, Awal Konsolidasi Menuju Pers Nasional yang Kuat dan Terintegrasi

31 Januari 2026 - 09:55 WIB

KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI III DPR-RI TAHUN 2026 DALAM RANGKA PENGAWASAN PENEGAKAN HUKUM TERPADU DI SUMATERA UTARA

30 Januari 2026 - 12:53 WIB

Merasa Telah Ditipu Atas Perjanjian Jual Beli Tanah Ahli Waris Armahum Kakek Sapon, Tempuh Jalur Pengadilan di PN Setabat

30 Januari 2026 - 02:19 WIB

Warisan Tanah Hendak Dieksekusi PN Medan, Para Ahli Waris Siap Gagalkan Eksekusi.

29 Januari 2026 - 00:37 WIB

Kuasa Hukum Mahruzar Desak Polda Sumut Percepat Penanganan Laporan Dugaan Penipuan Tambak

28 Januari 2026 - 01:40 WIB

Trending di Nasional