Menu

Mode Gelap
Manager Kebun Tanah Raja Bungkam Ketika Dikonfirmasi Secara Resmi, Terkait Dugaan Pembuangan Limbah B3 di Afdeling 1. Bendera Merah Putih Lusuh dan Kusam Sengaja Dikibarkan Didepan Kantor BRI Unit Pasar Bengkel. Karyawan Memanen Dibawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi Tanpa APD, Manager Kebun Rambutan Bungkam Saat Dikonfirmasi Resmi. PD IPA Medan Dukung Ramadhan Fair Ke-XX, Bukti Sinergi Kota Medan yang Semakin Berkah Untuk Semua LPM Sunggal Kembali Demo Aksi yang Kesembilan, Minta Oknum DPRD JWG Diperiksa dugaan Pengeroyokan KELOMPOK TANI SIDOREJO AJUKAN RDP, TUNTUT PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN PERTANIAN

Headline

Anggota Dewan Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri Tuding Kinerja Dinas PKPCKTR Amburadul, Program Kerja Copy Paste

badge-check

MEDAN, MEDIA INDONESIA  //  Komisi IV DPRD Medan Lailatul Badri menuding kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Cipta Karya dan Tata Ruang (PKPCKTR) Kota Medan amburadul. Soalnya banyak program kerja hanya copy paste, seperti pemasangan pipa distribusi air bersih dibeberapa titik yang nilainya dibuat sama.

“Kok bisa sama nilai harga yang akan dibutuhkan disemua titik. Apa semua sama panjang pipa yang akan dipasang ke rumah rumah. Tentu kan berbeda beda, maka nilainya pasti berbeda” ucap Lailatul Badri saat rapat evaluasi dengan Dinas PKPCKTR Kota Medan di ruang komisi IV gedung DPRD Medan, Senin (21/4/2025).

Menurut Lela politisi dari PKB ini, sepatutnya pihak Dinas PKPCKTR melakukan survei dulu ke lapangan, berapa panjang kebutuhan pipa yang akan dipasang disatu titik. Dengan begitu dapat menghasilkan yang maksimal dan benar-bener bermanfaat bagi masyarakat.

“Ke depannya kita harapkan dilakukan perencanaan program yang matang dan profesional. Sehingga anggaran yang dikeluarkan tepat sasaran,” katanya

Kritikan bukan hanya disitu saja, Lailatul Badri juga menyoroti terkait pengawasan bangunan. Menurutnya, selama Komisi IV DPRD Medan melakukan pengawasan terhadap pendirian bangunan, ternyata hampir 80 persen pendirian bangunan di Kota Medan bermasalah. Sehingga Pemko Medan mengalami kebocoran PAD yang cukup besar. Selain kebocoran PAD juga menjadikan pelanggaran estetika kota yang menimbulkan pendirian bangunan menjadikan kota Medam semrawut.

Kata Lela Contoh pembiaran pelanggaran itu seperti kendati pelanggaran roilen atau sempadan bangunan namun tetap berdiri tanpa tindakan. Begitu juga bangunan banyak melanggar jalur hijau namun tetap berdiri mulus.

“Sarat dengan pelanggaran tetapi berdiri mulus. Tidak ada izin terkait unit dan pelanggaran izin jumlah lantai. Penyimpangan itu terkesan ada pembiaran, ” tuding Lela seraya mengatakan terkat biaya konsultan untuk pendirian bangunan selalu dikeluhkan warga pendiri bangunan. (TNI)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KELOMPOK TANI SIDOREJO AJUKAN RDP, TUNTUT PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN PERTANIAN

25 Februari 2026 - 03:02 WIB

PT GSS SUBULUSALAM: JANJI MANIS TERJADI PELANGGARAN, PEMKO DIDUGA LEMAH TINDAK

23 Februari 2026 - 13:17 WIB

PT GSS Didesak Tertibkan Diri – Pencemaran Lingkungan di Subulussalam Berlanjut, Warga Kecewa

20 Februari 2026 - 12:41 WIB

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mengimbau Masyarakat Untuk Melapor Jika Menemukan Praktik Pvngut4n Lli4r (pvn9li) Saat Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). 

20 Februari 2026 - 12:29 WIB

KETIDAK SINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL

19 Februari 2026 - 05:35 WIB

Trending di News