Menu

Mode Gelap
DPD KNPI Sumut Minta Kadis Pendidikan Sumut Lepas dari Bayang-bayang Relawan Pilgub Kejati Sumatera Utara Hadirkan Restoratif Justice, Perkara Paman Ancam Keponakan Berakhir Damai Terkait Kepsek Rangkap Jabatan Pj Kades Pematang Pelintahan, Kadis Pendidikan Sergai, “Boleh Selama Bukan Jabatan Defenitif.” Dugaan Rangkap Jabatan Kepsek dan Pj Kades Pematang Pelintahan Menuai Sorotan, Camat Sei Rampah dan Oknum PNS Bungkam. Pj Kades dan Camat Sei Rampah Bungkam Terkait Bendera Robek Tetap Berkibar di Kantor Desa Pematang Pelintahan. Pemdes Pematang Pelintahan Tuai Sorotan Tajam, Usai Diduga Sengaja Kibarkan Bendera Robek dan Kades Rangkap Jabatan.

Berita

AMPES MEMINTA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM HARUS LIHAI MELIHAT PERMASALAHAN PERUSAHAAN DISEMUA SEKTOR

badge-check


					AMPES MEMINTA PEMERINTAH KOTA SUBULUSSALAM HARUS LIHAI MELIHAT PERMASALAHAN PERUSAHAAN DISEMUA SEKTOR Perbesar

Subulussalam,Aceh||MediaIndonesia Ampes meminta pemerintah kota Subulussalam dan Dinas terkait untuk menelusuri semua permasalahan Perusahaan yang ada di Subulussalam dikarenakan Ampes menilai pemerintah Kota Subulussalam terlalu tendensius terhadap satu perusahaan PT. SPT yang dimana masih banyak perusahaan perusahaan yang bermasalah di perusahaan dikota Subulussalam ini,

“Kami sangat menyayangkan sikap pemerintah hanya tertuju beberapa perusahaan yang ada dikota Subulussalam, pemerintah Kota Subulussalam terlalu tendensius terhadap beberapa perusahaan, padahal banyak sekali permasalahan perusahaan yang lain yang harus kita tangani juga, ada apa pemerintah kota Subulussalam?” Ucap Hardi selaku sekjen Ampes.

Ampes juga sudah mengkonfirmasi juga pihak PT SPT mengenai ijin HGU perusahaan yang harus dilengkapi, salah satunya adalah Program Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) sesuai instruksi pemerintah, tetapi Kepala Bapeda Kota Subulussalam Ali Tumangger mencekal dengan tidak mau menyetujui Rapat Forum Penataan Ruang ( FPR )

“Ada apa dengan pemerintah kota Subulussalam kenapa terlalu tendensius terhadap beberapa PT saja salah satunya PT SPT. Lantas bagaimana perusahaan HGU bisa di selesaikan tetapi pemerintah saja mempersulit” Sambung Hardi Sekjen Ampes

Ampes juga mempertanyakan permasalah perusahaan yang ada dikota Subulussalam ini apakah ditindak lanjuti atau dibiarkan begitu saja

Sampai dimana Permasalahan PT. MSB 2?

* Sampai dimana permasalahan HGU Laot Bangko?

* Bagaimana kesesuaian lingkungan dan perizinan PT. SSN dan berapa meter kebun dan kolam limbahnya dari aliran Sungai?

* Bagaimana persoalan HGU PT. Asdal Prima Lestari di wilayah Kota Subulussalam?

* Bagaimana saat ini kondisi Kerusakan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HPT) di belakang Desa Penuntungan dan Desa Kuta Cepu?

* Bagaimana Sertifikat bisa Muncul di Kawasan Suaka Marga Satwa di Kec. Penanggalan oleh Oknum ASN?

* Selain PT. SPT, PT. Manakah di Kota Subulussalam yang seluruh dokumennya sudah sesuai?

* Perusahaan manakah di Kota Subulussalam yang taat pajak baik Pajak Daerah ataupun Pajak lainnya?

* Apakah ada yang tau, kemana aliran Pajak daerah dari seluruh Perusahaan?

“Kita harus pertanyakan juga perusahaan perusahaan yang memiliki permasalahan dikota Subulussalam ini, sekali lagi kami meminta pemerintah Kota Subulussalam segera usut tuntas permasalahan yang ada dikota Subulussalam, apabila memang hanya tendensius terhadap 1 Perusahaan, kami menilai pemerintah kota Subulussalam hanya ingin sesuatu dibalik itu semua dan pertanyaan kenapa tidak semua?” Tutup Hardi selaku Sekjen Ampes ke awak mediaindonesi

 

“Ipong”

 

 

 

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPD KNPI Sumut Minta Kadis Pendidikan Sumut Lepas dari Bayang-bayang Relawan Pilgub

20 Mei 2026 - 12:21 WIB

Reuni Sahabat Masa Kecil, Jurnalis dan Anggota Polri Saling Mendoa’kan.

18 Mei 2026 - 16:16 WIB

Pemerintah Diminta Turun Tangan Periksa Terkait Pembayaran Upah Buruh Kurang Dari PT EPI.

18 Mei 2026 - 00:59 WIB

Selamat Ulang Tahun IKO LINGGA DWIFA, Ketua Rayon GM, FKPPI Kecamatan Sei Bamban.

18 Mei 2026 - 00:50 WIB

Diduga Alergi Sosial Kontrol, Manager Kebun Tanah Raja Blokir Nomor Kontak Wartawan.

17 Mei 2026 - 17:07 WIB

Trending di Berita