Subulussalam,Aceh– MediaIndonesia Pemerintah Kota Subulussalam saat ini tengah berupaya menekan angka defisit anggaran daerah di tengah kondisi keuangan yang masih terbatas. Berdasarkan data per September 2025, posisi defisit APBK mencapai sekitar Rp54 miliar, meski sebelumnya pemerintah telah menyelesaikan sebagian beban utang lama yang mencapai Rp235 miliar, dengan Rp59 miliar di antaranya berhasil dilunasi.
Kondisi keuangan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemkot dalam menjaga keseimbangan antara kewajiban belanja rutin dan kebutuhan pembangunan daerah. Sementara itu, struktur ekonomi Kota Subulussalam masih sangat bergantung pada 3 kelompok utama: pertanian pekebun kelapa sawit, pedagang kecil, dan aparatur sipil negara (ASN).
Sektor pertanian mampu menyumbang 23,91% dari total PDRB Kota Subulussalam atau sekitar Rp 553 Milyar rupiah.
Sebagian besar warga menggantungkan hidup dari perkebunan kelapa sawit, yang dalam beberapa tahun terakhir menghadapi fluktuasi harga tandan buah segar (TBS) dan meningkatnya biaya produksi. Hal ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat dan menurunnya aktivitas perdagangan di pasar-pasar lokal.
Di sisi lain, pedagang kecil dan pelaku UMKM turut merasakan perlambatan perputaran uang. Hanya kelompok ASN yang relatif stabil dalam menjaga daya konsumsi, namun sektor ini tidak cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.
Pengamat ekonomi daerah menilai, langkah Pemkot menekan defisit memang penting, namun tidak boleh mengorbankan program-program produktif yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan investasi di sektor pertanian rakyat, UMKM, serta pengembangan potensi wisata menjadi kunci pemulihan ekonomi berbasis rakyat.
Subulussalam memiliki banyak potensi, mulai dari sumber daya alam yang luas, air terjun dan wisata religi makam Syekh Hamzah Fansuri, hingga keberagaman budaya dan kuliner yang bisa dikembangkan sebagai sumber pendapatan daerah baru.
Dengan tata kelola anggaran yang lebih transparan dan berpihak pada sektor produktif, defisit dapat diubah menjadi momentum perbaikan, bukan sekadar beban fiskal. Masyarakat berharap pemerintah dapat mengarahkan kebijakan APBK 2025 untuk lebih menyentuh kepentingan ekonomi rakyat secara langsung.
||IP
