Menu

Mode Gelap
Rumah Digadai Demi Izin Lengkap, Usaha Justru Terus Ditekan — Pemilik CV Napogos Berkarya Jaya Memohon Keadilan ke Presiden dan Gubernur Sumut DPD KNPI Sumut Minta Kadis Pendidikan Sumut Lepas dari Bayang-bayang Relawan Pilgub Kejati Sumatera Utara Hadirkan Restoratif Justice, Perkara Paman Ancam Keponakan Berakhir Damai Terkait Kepsek Rangkap Jabatan Pj Kades Pematang Pelintahan, Kadis Pendidikan Sergai, “Boleh Selama Bukan Jabatan Defenitif.” Dugaan Rangkap Jabatan Kepsek dan Pj Kades Pematang Pelintahan Menuai Sorotan, Camat Sei Rampah dan Oknum PNS Bungkam. Pj Kades dan Camat Sei Rampah Bungkam Terkait Bendera Robek Tetap Berkibar di Kantor Desa Pematang Pelintahan.

Wisata

Rumah Digadai Demi Izin Lengkap, Usaha Justru Terus Ditekan — Pemilik CV Napogos Berkarya Jaya Memohon Keadilan ke Presiden dan Gubernur Sumut

badge-check


					Rumah Digadai Demi Izin Lengkap, Usaha Justru Terus Ditekan — Pemilik CV Napogos Berkarya Jaya Memohon Keadilan ke Presiden dan Gubernur Sumut Perbesar

Media Indonesia||TAPTENG — Perjuangan memenuhi aturan negara ternyata dibalas dengan tekanan bertubi-tubi. Demikian yang dirasakan Megawati Pasaribu, pemilik usaha galian C / tanah urug CV Napogos Berkarya Jaya.

Meski telah berjuang habis-habisan, bahkan rela menggadaikan rumah pribadi demi melengkapi seluruh perizinan secara sah dan resmi, usaha yang menjadi tumpuan hidup keluarga dan puluhan pekerjanya justru kini menjadi sasaran serangan, pemberitaan sepihak, serta upaya sistematis yang dinilai ingin mematikan usahanya.

 

Merasa tidak mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum, Megawati akhirnya angkat bicara secara terbuka dan menyampaikan permohonan langsung kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Sumatera Utara, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Ia meminta agar pemerintah melihat fakta yang sesungguhnya, bukan sekadar opini atau isu yang digiring pihak tertentu.

 

Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Megawati Pasaribu menceritakan betapa beratnya perjuangan dirinya dan keluarga sejak mendirikan usaha ini. Demi memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang diwajibkan pemerintah, ia harus mengorbankan aset berharga yang dimilikinya.

 

“Kami bukan penjahat, kami bukan pencuri. Kami hanyalah rakyat kecil, warga biasa, yang ingin mencari nafkah dengan cara yang sah dan halal. Percayalah, demi melengkapi berkas dan izin usaha ini sampai lengkap sesuai aturan, kami rela menggadaikan rumah tempat kami tinggal ke bank. Kami berjuang mati-matian agar patuh pada negara. Tapi ironisnya, setelah semua izin kami pegang, setelah kami taat aturan, justru usaha kami yang terus diserang, terus ditekan, dan diminta ditutup,” ungkap Megawati dengan penuh kekecewaan.

 

Menurut pengakuan Megawati, tekanan yang dialaminya datang dari berbagai arah. Mulai dari pemberitaan media yang dinilai sangat sepihak dan tidak berimbang, hingga tindakan sejumlah oknum organisasi masyarakat yang seolah-olah hanya menutup mata terhadap fakta hukum.

 

Yang paling menyakitkan hati, kata Megawati, adalah ketidakadilan dalam penegakan hukum di lapangan. Di saat usahanya yang sudah memiliki izin lengkap terus diburu dan disudutkan, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri banyak aktivitas galian C lain yang diduga beroperasi secara ilegal, tanpa izin, dan tidak membayar pajak, justru dibiarkan bebas beroperasi tanpa ada tindakan penindakan sama sekali.

 

“Kalau memang hukum harus ditegakkan, tegakkanlah untuk semuanya sama rata. Jangan hukum yang taat aturan, tapi yang melanggar aturan malah dilindungi atau dibiarkan. Kami ini sudah punya izin resmi, sudah membayar pajak, sudah menyetor ke Pendapatan Asli Daerah (PAD), sudah membuka lapangan kerja untuk warga sekitar. Kenapa kami yang jadi sasaran utama? Apakah salah kami taat pada aturan negara?” tanyanya dengan nada tinggi.

 

Sikap sepihak yang dilakukan sejumlah media massa pun tidak luput dari sorotan Megawati. Ia menilai ada upaya terencana untuk melakukan pembunuhan karakter terhadap usaha dan dirinya pribadi lewat berita-berita yang tidak mengacu pada fakta lapangan. Oleh karena itu, Megawati menyatakan akan segera melayangkan surat resmi permohonan pemeriksaan kepada Dewan Pers guna meminta keadilan jurnalistik.

 

“Kami akan laporkan hal ini ke Dewan Pers. Bagaimana mungkin media memberitakan kami negatif, mencemarkan nama baik, tanpa pernah konfirmasi kepada kami selaku pihak terkait, dan tanpa melihat dokumen izin yang kami miliki? Ini jelas pembunuhan karakter. Ada tangan-tangan yang ingin menghancurkan kami,” tegasnya.

 

Tekanan yang tak kunjung usai ini membawa dampak buruk bagi kehidupan pribadi Megawati. Ia mengaku kondisi kesehatannya menurun drastis akibat stres dan beban pikiran yang berat, hingga beberapa kali dirinya harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Meski demikian, ia berjanji tidak akan menyerah sebelum mendapatkan keadilan.

 

CV Napogos Berkarya Jaya sendiri sesungguhnya siap dan terbuka menerima pembinaan, evaluasi, maupun pengawasan dari pemerintah kapan saja. Namun, yang diminta hanyalah satu hal: keadilan yang sama bagi semua pelaku usaha.

 

“Kami tidak menolak diawasi. Kalau ada kekurangan, kami siap diperbaiki. Tapi kami minta jangan tebang pilih. Jangan hanya kami yang disetop, sementara yang lain dibiarkan. Tolong lihat juga perjuangan kami: rumah sudah digadaikan, kami sudah berutang demi usaha ini. Kalau usaha kami ditutup paksa tanpa pertimbangan, dari mana kami bayar utang bank? Dari mana kami makan? Bagaimana nasib puluhan pekerja yang menggantungkan hidup di sini?” ucapnya haru.

 

Di akhir pernyataannya, Megawati Pasaribu kembali memohon kepada pemerintah pusat maupun daerah agar memberikan perlindungan hukum bagi usaha-usaha yang sudah berupaya taat aturan. Ia berharap keberadaan CV Napogos Berkarya Jaya tetap diizinkan beroperasi, mengingat sumbangsihnya bagi ekonomi keluarga, pekerja, dan pendapatan daerah.

 

“Kami cuma minta satu Keadilan. Kami rakyat kecil yang berusaha setia pada negara. Jangan biarkan kami hancur hanya karena kami taat aturan. Tolong dengarkan suara kami,” tutup Megawati Pasaribu, berharap ada telinga pemimpin yang mendengarkan jeritan hati rakyat kecil ini.”Pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

DPD KNPI Sumut Minta Kadis Pendidikan Sumut Lepas dari Bayang-bayang Relawan Pilgub

20 Mei 2026 - 12:21 WIB

Kejati Sumatera Utara Hadirkan Restoratif Justice, Perkara Paman Ancam Keponakan Berakhir Damai

20 Mei 2026 - 08:11 WIB

Terkait Kepsek Rangkap Jabatan Pj Kades Pematang Pelintahan, Kadis Pendidikan Sergai, “Boleh Selama Bukan Jabatan Defenitif.”

19 Mei 2026 - 22:57 WIB

Dugaan Rangkap Jabatan Kepsek dan Pj Kades Pematang Pelintahan Menuai Sorotan, Camat Sei Rampah dan Oknum PNS Bungkam.

19 Mei 2026 - 21:43 WIB

Pj Kades dan Camat Sei Rampah Bungkam Terkait Bendera Robek Tetap Berkibar di Kantor Desa Pematang Pelintahan.

19 Mei 2026 - 20:52 WIB

Trending di Hukum