Media Indonesia | Medan – Sahabat Mahasiswa dan Pemuda Sumatera Utara (SMP-SU) menggelar aksi damai Jilid II di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Jalan Jenderal A.H. Nasution, Medan Johor (30/7/2025).
Kedatangan SMP-SU untuk mempertanyaan Laporan Pengaduan Masyarakat minggu lalu silam.
Laporan aduan masyarakat atas dugaan korupsi di balai teknik perkeretaapian kelas satu Medan.
Yaitu Pada dugaan penyimpangan dalam pengerjaan proyek Jembatan Kereta Api (KA) BH 343 Segmen Kisaran-Tanjung balai dengan nilai kontrak Rp36.764.333.499,13 yang didanai APBN 2024 melalui Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan.
Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Limutu Sejahtera. Namun berdasarkan investigasi SMP-SU, terdapat indikasi ketidaksesuaian mutu dan kualitas pengerjaan, sehingga diduga terjadi tindak pidana korupsi yang merugikan negara.
Tuntutan SMP-SU kepada Kejati Sumut Dalam orasinya, Ahmad Azrai, Ketua Umum SMP-SU, menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Memeriksa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan atas dugaan keterlibatan dalam korupsi proyek tersebut.
2. Membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mengusut dugaan korupsi dan segera menindak pelaku yang merugikan negara.
Azrai menegaskan bahwa Kejati Sumut yang baru saja mengalami pergantian pimpinan harus menunjukkan komitmennya dalam pemberantasan korupsi.
“Kami minta Kepala Kejaksaan yang baru saja dilantik untuk menunjukkan kinerjanya di Sumatera Utara.
Kami titip kasus Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Medan ini kepada Bapak untuk diusut dan ditangkap pelaku yang merugikan negara,” tegasnya.
Respon Kejati Sumut
Aksi tersebut diterima oleh Friska dari Bagian Jaksa fungsional bidang inteligen Kejati Sumut.
Ia menyatakan bahwa laporan dari SMP-SU ini ‘masih dalam penelaahan’ Kami menghargai kinerja teman-teman dalam hal pelaporan ini,” ujarnya.
Setelah berdialog, massa aksi membubarkan diri secara tertib dengan pengawalan aparat kepolisian.
Dampak dan Harapan Publik
Kasus ini kembali mempertanyakan transparansi dan akuntabilitas proyek infrastruktur berbasis APBN, khususnya di sektor perkeretaapian.
Masyarakat berharap Kejati Sumut segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini agar dana publik tidak lagi diselewengkan untuk kepentingan segelintir pihak. (Tim)
