Subulussalam,Aceh||MediaIndonesia – Ormas Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) DPC Kota Subulussalam menyambut baik langkah Fraksi Rabbani yang menyarankan ketua fraksi lain untuk mempersiapkan berkas untuk membuat laporan pengaduan ke KPK RI, Bareskrim Polri, dan Kejaksaan perwakilan Aceh untuk mengaudit penyebab tingginya angka defisit kota Subulussalam.
Ahmad Rambe, Ketua Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam, menyatakan bahwa persoalan penempatan para pejabat PLT dua hingga tiga tahun sebagai kepala dinas telah lama di soroti juga Penyalahgunaan wewenang dan pengelolaan keuangan yang tidak tempat sasaran nya sebagai contoh.
PENGELOLAAN DANA PINJAMAN PEN ,DANA OTSUS ,PENGELOLAAN DANA DAU ,DANA DBH Sawit , DANA BAITUL MAL dan JUGA PAJAK PEMBANYARAN LAMPU JALAN YANG BEBARASAL DARI MASYARAKAT KECIL , sehingga menimbul kan banyak utang kurang banyar setiap tahun sehingga memicu menambah angka Devisit setiap tahun nya
Menurut Ahmad Rambe ,terjadi nya persoalan ini semua tidak terlepas dari lost kontrol dari pungsi pengawasan pihak legeslatip selama ini
Rambe sangat menyambut baik langkah Walikota , secara terang terangan melalui stasion TV swasta dan telah disaksikan jutawan masyarakat menyaksikan HRB Mendesak PIHAK KPK RI dan Kejagung Dan Kaba reskrim Mabes Polri , agar segera turut ke kota subulussalam untuk meng audit Devisit keuangan pemko Subulussalam.
sejalan dengan pernyataan dan tantangan ketua Praksi Rabbani kepada ketiga Praksi lain nya untuk bersama – sama untuk melaporkan kasus Devisit keuangan kepada aparat penegak hukum.,
langkah itu menurut Ahmad Rambe sebagai ketua ormas LAKI “Kami siap mendukung dan akan poll up kembali laporan yang telah pernah di laporkan ” katanya
Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam juga meminta kepada pihak Eksekutif dan Legislatif agar segera membahas dan mengesahkan APBK Subulussalam TA 2026, karena anggaran ini menyangkut hak orang banyak dan kepentingan jalannya roda pemerintahan.
Kami juga sangat mendukung sikap pimpinan dan anggota DPRK yang menjabat saat ini untuk melakukan hak interplasi nya juga mendukung permohonan Walikota Subulussalam supaya para penegak hukum segera menyelidiki asal muasal hutang pemko Subulussalam yang membengkak,
Terlepas dari persoalan Interplasi hingga ke tahap Hak angket ,juga Permohonan pelaporan tentang Devisit kepada pihak aparat penegak hukum ,namun masyarakat luas pemko Subulussalam sangat berharap kepada kedua belah pihak antara eksekutif dan Legeslatip agar segera membahas dan Syah kan anggaran APBK TA 2026.menyangkut hak orang banyak dan Kepentingan pelayanan publik pungkas Rambe.
Red||MediaIndonesia
Pewarta||IP
