MEDAN (MediaIndonesia) — Himpunan Pemuda dan Mahasiswa Sumatera Utara (HIPMA-SU) kembali mendatangi Kota Medan untuk kesekian kalinya. Pihaknya menggelar aksi unjuk rasa jilid III terkait dugaan penyelewengan anggaran di tubuh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Jumat (23/10/2026).
Dalam aksinya, massa menuding Kejaksaan Negeri (Kejari) Medan “mandul” dan lamban dalam menangani indikasi monopoli proyek pengadaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor retribusi perparkiran.
Ketua HIPMA-SU, Iskandar Muda Harahap, menegaskan aksi turun ke jalan ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa demi menyelamatkan uang rakyat dari ancaman praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemko Medan.
“Aksi ini bukan sekadar seremoni belaka, tapi kontrol sosial atas penggunaan uang rakyat. Kami mendukung penuh komitmen pemerintah pusat membongkar dugaan mark-up, monopoli tender, hingga manipulasi anggaran,” tegas Iskandar di lokasi aksi.
HIPMA-SU membeberkan dua paket pengadaan LPJU Baru di Dishub Kota Medan yang dinilai bermasalah dan mengindikasikan adanya pengondisian pemenang tender, yakni:
-
Pengadaan LPJU Baru Wilayah II bernilai fantastis Rp 5,33 miliar yang dimenangkan PT Bagja Waluya Utama.
-
Pengadaan LPJU Baru Wilayah I bernilai Rp 4,28 miliar yang dimenangkan Sentral Bangkit Sejahtera.
Massa mendesak korps adhyaksa Kota Medan segera memanggil dan memeriksa para pihak terkait tanpa harus mengulur waktu menunggu hasil audit resmi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Proses perencanaan, penganggaran, hingga penetapan pemenang di LPSE dinilai perlu diurai secara menyeluruh.
Selain persoalan LPJU, HIPMA-SU juga menyentil tata kelola retribusi parkir yang disinyalir merugikan kas daerah Kota Medan secara masif. Dari hasil investigasi dan kajian internal, mereka menemukan selisih tajam antara potensi riil lapangan dengan angka setoran yang masuk ke kas daerah.
“Ada titik parkir yang uji potensinya mencapai Rp 70.000 per hari, namun yang tercatat masuk sebagai setoran resmi hanya Rp 35.000. Selisih separuh ini harus diusut tuntas, mengalir ke kantong siapa?” cercar Iskandar.
Tak cuma itu, status dana deposit parkir mencapai Rp 1,327 miliar dari tujuh perusahaan mitra Dishub Medan turut dipertanyakan. Meski Kabid Parkir sempat berdalih persoalan tersebut sudah dilimpahkan ke Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Medan sejak 2 Oktober lalu melalui MoU, kenyataannya hingga kini belum ada tindakan hukum yang konkrit.
“Sangat disayangkan, sampai hari ini Kejari belum melayangkan pemanggilan. Inilah yang membuat kami menilai Kejari Medan mandul dalam penegakan hukum,” cetusnya.
Di samping persoalan anggaran, sosok Kabid Parkir Dishub Medan turut menjadi sorotan tajam massa. Selain kinerjanya yang dinilai buruk, pejabat bersangkutan kembali memicu polemik publik setelah beredar rekaman foto/video yang memperlihatkan gaya hidup mewah (hedonism) serta diduga memegang minuman beralkohol.
HIPMA-SU mendesak Wali Kota Medan untuk melakukan evaluasi total dan mencopot pejabat bersangkutan, mengingat pimpinan daerah sebelumnya sempat mengambil langkah tegas atas kasus serupa.
8 Tuntutan Massa & Respon Kejari Medan
Dalam aksi tersebut, HIPMA-SU menyampaikan 8 poin tuntutan yang diterima langsung oleh perwakilan Kejari Medan. Tiga tuntutan utamanya yakni:
-
Mendesak Kejari Medan usut tuntas dugaan monopoli tender pengadaan LPJU di Dishub Medan serta menindak oknum pengondis proyek.
-
Mendesak Kejari Medan melakukan penyidikan atas indikasi kebocoran PAD parkir akibat ketidaksesuaian potensi riil dan setoran kas daerah.
-
Mendesak Wali Kota Medan menindak tegas praktik pungli parkir serta mencopot Kadishub Medan dan jajaran yang tidak kompeten.
Menanggapi gelombang desakan tersebut, perwakilan Humas Kejari Medan, Reza, mengapresiasi aspirasi yang disampaikan aktivis mahasiswa.
Reza menerangkan, untuk pengusutan indikasi korupsi LPJU secara Prosedur Hukum Acara Pidana (KUHAP), kejaksaan umumnya menunggu laporan hasil pemeriksaan (LHP) resmi dari BPK.
Sementara mengenai persoalan dana deposit parkir Rp 1,327 miliar dari 7 perusahaan mitra, Reza memastikan pihak Seksi Datun sedang merampungkan Surat Kuasa Khusus (SKK).
“Saat ini sedang dalam proses pembuatan SKK untuk memanggil tujuh perusahaan mitra Dishub Medan. Rencananya minggu depan kita mulai panggil pihak-pihak terkait,” jelas Reza.
Iskandar menegaskan HIPMA-SU akan terus mengawal dan ‘mengepung’ kasus ini hingga ada penetapan tersangka dan kepastian hukum yang transparan bagi publik Kota Medan.









