MEDAN – Media Indonesia – Praktik perjudian mesin tembak ikan bermerek GBM99 dilaporkan semakin menjamur di sejumlah wilayah Medan Utara. Dari kawasan Helvetia hingga Marelan, mesin-mesin perjudian tersebut beroperasi secara terbuka di berbagai lokasi dan disebut-sebut ramai dikunjungi setiap hari, Selasa (02/06/2026).
Maraknya aktivitas perjudian tersebut memicu keresahan masyarakat. Namun, sebagian warga mengaku tidak berani menyampaikan protes secara terbuka karena khawatir terhadap pihak-pihak yang diduga berada di belakang operasional bisnis tersebut.
Berdasarkan informasi yang berkembang di tengah masyarakat, pengelolaan jaringan mesin judi GBM99 disebut-sebut melibatkan sejumlah pihak, termasuk sosok berinisial “Cici”, seorang oknum wartawan, serta seorang pria yang dikenal dengan nama ‘Abeng’ alias ‘Bambang ‘Sinaga’. Selain itu, beredar pula dugaan bahwa salah satu pemodal atau pemilik usaha tersebut merupakan ‘oknum aparat loreng’, meski hingga saat ini belum terdapat keterangan resmi maupun bukti hukum yang menguatkan informasi tersebut.
Seorang tokoh masyarakat Medan Utara berinisial “Awi” mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan dan melakukan penindakan terhadap seluruh lokasi perjudian yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Kami meminta Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan segera melakukan penertiban. Jangan sampai praktik perjudian ini terus berkembang dan merusak lingkungan sosial masyarakat,” ujarnya kepada wartawan.
Berdasarkan hasil pantauan di lapangan dan informasi yang dihimpun dari warga, mesin judi GBM 99 diduga beroperasi di sejumlah titik, antara lain:
• Jalan Utama Gang Sawit Helvetia Pasar 8
• Pasar 9 Lahan Garapan
• Jalan Beringin Garapan Pasar 10
• Simpang Martubung depan SPBU
• Jalan M. Basir Pasar 5
• Jalan Serantai dan Jalan Toucit
• Jalan Benteng/Terjun Jembatan
• Jalan Inspeksi pinggir sungai
• Jalan Kapten Rahman Budin Pasar 5 Marelan
• Tanjung Mulia depan RS Mitra Medika
• Simpang Kayu Putih
• Jalan Kebon Bunder Pasar V
• Jalan M. Basir Komplek Marelan Point
Menurut warga, aktivitas perjudian di lokasi-lokasi tersebut berlangsung dari siang hingga larut malam tanpa hambatan berarti.
Seorang warga Helvetia Pasar 8 yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku resah dengan kondisi tersebut. Ia menilai keberadaan mesin judi telah berdampak pada meningkatnya gangguan keamanan dan munculnya berbagai aktivitas yang dianggap meresahkan masyarakat.
“Kami berharap aparat segera turun. Warga ingin lingkungan kembali aman dan nyaman,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan warga Marelan. Menurutnya, tidak ada warga yang berani melakukan penolakan secara langsung karena beredar informasi bahwa usaha tersebut memiliki jaringan kuat yang membuat masyarakat takut untuk bertindak.
“Kami hanya berharap polisi datang dan menindak sesuai aturan hukum yang berlaku,” katanya.
Awi menilai maraknya perjudian yang berlangsung secara terbuka berpotensi menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat apabila tidak segera ditindak oleh aparat berwenang.
“Perjudian merupakan penyakit masyarakat yang dapat memicu berbagai tindak pidana lainnya. Jangan sampai muncul kesan adanya pembiaran terhadap aktivitas yang jelas-jelas meresahkan warga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa praktik perjudian sering kali dikaitkan dengan berbagai persoalan sosial lainnya, mulai dari penyalahgunaan narkotika, pencurian, hingga tindak kekerasan yang berdampak langsung terhadap ketertiban masyarakat.
Mengakhiri pernyataannya, Awi berharap momentum Hari Lahir Pancasila dapat menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa untuk memperkuat komitmen terhadap penegakan hukum dan pemberantasan penyakit masyarakat.
“Jadikan Hari Lahir Pancasila sebagai momentum untuk membersihkan Kota Medan dari praktik perjudian yang meresahkan masyarakat,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Whisnu Hermawan yang telah dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan resmi terkait informasi dan keluhan masyarakat tersebut.
(Red/Tim)
