Subulusalam,Aceh||MediaIndonesia,. Interpelasi DPRK Jadi Momentum Bongkar Kasus Korupsi Sepuluh Tahun Belakang
Walikota Subulussalam, Haji Rasyid Bancin, secara resmi mengajukan permintaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap keuangan Pemerintah Kota Subulussalam. Permintaan ini disampaikan melalui stasiun televisi swasta berbasis Jakarta pada Minggu (15/2).
Keputusan tersebut muncul sebagai tanggapan atas usulan interpelasi yang diajukan Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam terhadap Walikota yang baru menjabat kurang dari dua tahun. Banyak elemen masyarakat menilai bahwa dugaan korupsi terhadap Haji Rasyid Bancin tidak sesuai dengan logika, mengingat kota tersebut sedang menghadapi beban utang lama dan keterbatasan anggaran yang signifikan. Bahkan, terdapat dugaan adanya oknum yang sengaja berusaha menjatuhkan Walikota dengan cara yang tidak sehat.
Selain meminta audit keuangan, Walikota juga mengajak Bareskrim Polri untuk turun tangan guna menyelidiki berbagai kasus korupsi yang diduga terjadi.dan para tokoh masyarakat subulusalalam juga ikut meminta kepada kpk dan jaksa agung serta bareskrim polri untuk menyelidiki dugaan korupsi di kota subulusalam ,Beberapa kasus yang menjadi fokus penyelidikan antara lain:
– Kasus KONI yang hingga kini belum menemukan titik terang
– Pembayaran ganti rugi lahan kantor yang belum jelas penggunaannya
– Pengelolaan dana aspirasi DPRK
– Korupsi Panwaslih
– SPPD fiktip dewan
– Alokasi dana Program Ekonomi Nasional (PEN)
– Permasalahan sertipikat plasma yang masih belum terselesaikan
-Jual beli lahan tranmigrasi,
– kasus PSR.Peremajaan Sawit Rakyat
– kasus Dana Desa dan
–kasus proyek tender dan masih banyak yang lainya,sampai sekarang ngendap .
Dukungan dari masyarakat Subulussalam terhadap langkah Walikota sangat tinggi. Seorang tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan, “Kita berharap dengan adanya audit dan penyelidikan ini, semua kasus korupsi yang telah menumpuk bisa terbongkar secara tuntas. Masyarakat sangat antusias dan ingin mengetahui siapa sebenarnya biang keladi korupsi yang selama ini merusak tata kelola pemerintahan di kota kita.”
Pihak KPK dan Kejaksaan Agung belum memberikan tanggapan resmi terkait permintaan ini, namun masyarakat berharap proses pemeriksaan dapat segera dilakukan untuk membawa keadilan dan memperbaiki sistem tata kelola keuangan di Subulussalam.
Pewarta:IP
Red||MEDIAINDONESIA
