Subulusasalam Aceh, MediaIndonesia_8 Februari 2026 – Sebuah undangan untuk mengikuti dialog multipihak telah disampaikan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil (NGO) kepada pemerintah kota Subulussalam,
seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut, serta perwakilan dari semua mukim se-Pemko. Dialog yang akan berlangsung di Gunung Sitoli ini bertujuan untuk membahas penyusunan peta jalan penghormatan hak masyarakat adat dan komunitas lokal terkait pengelolaan lahan serta sumber daya alam, sebagai kelanjutan dari Dialog Multipihak pertama yang telah menghasilkan sejumlah isu kunci dan prioritas aksi.
Latar Belakang Konflik
Kota Subulussalam telah lama menghadapi berbagai masalah akibat aktivitas perusahaan, terutama di sektor perkebunan sawit. Beberapa kasus yang muncul antara lain pencemaran sungai Singgersing pada Mei 2024 yang diduga akibat proses land clearing perusahaan, yang menyebabkan kerusakan ekosistem, gagal panen bagi petani, dan kesulitan nelayan dalam mencari nafkah,
pencemaran air sungai Selain itu, ditemukan pula pembukaan lahan seluas lebih dari 1.700 hektare, sebagian di antaranya masuk kawasan hutan lindung, serta adanya perusahaan yang melakukan aktivitas tanpa izin yang sah. Konflik antara perusahaan dan masyarakat juga sering terjadi terkait sengketa lahan, yang membuat hubungan kedua pihak menjadi tegang.
Poin Penting Dialog
Dialog yang akan diadakan ini diharapkan dapat menjadi wadah untuk:
– Validasi hasil Dialog Multipihak pertama dan pertemuan pasca-dialog agar semua pihak memiliki pemahaman yang sama terkait isu dan prioritas yang harus diatasi.
– Menyusun peta jalan aksi bersama yang selaras dengan program pemerintah daerah dan dapat menjadi acuan dalam implementasi ke depan.
– Menyepakati peran dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, perusahaan, dan masyarakat, dalam memperkuat penghormatan hak serta pengelolaan konflik yang lebih baik.
Sisi Positif Dialog
– Menciptakan ruang komunikasi yang inklusif: Semua pihak memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan, sehingga dapat menemukan titik temu yang mengedepankan kepentingan bersama.
– Mengarah pada solusi berkelanjutan: Dengan menyusun peta jalan aksi secara bersama, diharapkan masalah yang ada dapat diselesaikan dengan cara yang lebih terstruktur dan berkelanjutan, bukan hanya menangani gejala semata.
– Memperkuat sinergi: Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani masalah lingkungan dan sosial, serta mendukung pembangunan yang adil dan berkelanjutan.
Sisi Negatif yang Perlu Diwaspadai
– Risiko tidak adanya komitmen nyata: Dialog berpotensi hanya menjadi bentuk formalitas jika tidak diimbangi dengan komitmen nyata dari semua pihak untuk melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat.
– Kesenjangan kekuatan: Masyarakat dan komunitas lokal mungkin masih berada dalam posisi yang lebih lemah dibandingkan perusahaan dan pemerintah, sehingga perlu dipastikan bahwa suara mereka benar-benar terdengar dan diperhatikan.
– Tantangan dalam implementasi: Meskipun telah ada peta jalan aksi, implementasinya mungkin akan menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya sumber daya, hambatan regulasi, atau kurangnya pemantauan yang efektif.
Harapan Masyarakat
Masyarakat Subulussalam berharap dialog ini tidak hanya menjadi wacana semata, tetapi dapat menghasilkan tindakan nyata yang mengatasi masalah yang mereka alami. Mereka juga menginginkan perusahaan dapat lebih bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas mereka, serta pemerintah dapat lebih tegas dalam menegakkan hukum dan melindungi kepentingan masyarakat kecil.
Pewarta:IP
