Praktik pengondisian proyek atau persaingan usaha tidak sehat dalam lelang barang dan jasa pemerintah diatur tegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli. Pengadaan LPJU bernilai miliaran rupiah mendesak untuk diaudit secara investigatif oleh BPKP maupun KPPU guna memutus rantai ‘kartel tender’ yang kerap merugikan keuangan daerah.
Sorotan atas gaya hidup hedonisme pejabat publik kini menjadi perhatian serius Kementerian PAN-RB dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ASN diwajibkan menjunjung tinggi norma kepatutan serta melaporkan harta kekayaan secara jujur melalui LHKPN. Pelanggaran terhadap norma etika dan perilaku publik dapat berujung pada sanksi pembebasan dari jabatan (pencopotan) sesuai PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.
Kebocoran PAD dari sektor retribusi parkir merupakan masalah klasik di Kota Medan. Keberadaan jukir liar dan tidak transparasinya alur penyetoran dari vendor/mitra swasta berpotensi menghilangkan potensi penerimaan daerah hingga miliaran rupiah per tahun. Penegakan MoU dan transparansi dana deposit menjadi syarat mutlak jika Pemko Medan ingin mengamankan target PAD sektor perhubungan.










