SERGAI — MI.Org – Pelaksanaan proyek pembangunan paving block milik Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sumatera Utara di Desa Pematang Tatal, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), menuai sorotan tajam. Proyek senilai Rp199.739.900 yang dikerjakan oleh CV. Putra Karya Fisindo tersebut memunculkan sejumlah tanda tanya, mulai dari teknis pemasangan plang informasi, pengabaian Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), hingga sikap saling lempar tanggung jawab saat dikonfirmasi awak media, Sabtu, (21/11/2026).
Kejanggalan ini terungkap saat tim media meninjau lokasi pengerjaan di Dusun 1 Desa Pematang Tatal pada Jumat (20/11/2026). Di lokasi, tidak terlihat adanya mandor atau pelaksana teknis lapangan yang mengawasi pekerjaan. Sejumlah pekerja harian tampak bekerja tanpa dilengkapi Alat Pelindung Diri (APD) dasar seperti helm proyek, rompi, maupun sepatu keselamatan (safety shoes), padahal pada spanduk proyek tertera jelas logo BPJS Ketenagakerjaan dan imbauan mengutamakan K3.
Saat awak media mencoba menanyakan identitas pelaksana proyek serta arah menuju kantor desa setempat, salah seorang pekerja justru memberikan respons ketus dan terkesan menghindar.
“Ini pekerjaan siapa kami tidak tahu, tanya saja sama orang desa. Lah, kau ini siapa dan dari mana? Jauh juga kau sampai kemari, tengok saja di Google di mana kantor desa,” ujar salah seorang pekerja di lokasi dengan nada ketus.
Kades Akui Tak Tahu Teknis Proyek.
Guna memperoleh informasi berimbang, awak media mendatangi Kantor Desa Pematang Tatal dan menemui Kepala Desa (Kades), Puja Setiawan. Kepada media, Puja menegaskan bahwa pihak Pemerintah Desa tidak dilibatkan dalam teknis pelaksanaan maupun pengelolaan anggaran proyek tersebut.
“Kami tidak mengetahui mengenai teknis proyek tersebut. Pihak desa hanya mengajukan proposal pada tahun 2025, dan alhamdulillah terealisasi tahun ini. Kami pun sebatas menunjukkan titik lokasi yang akan dikerjakan,” jelas Puja Setiawan.
Terkait pihak yang bertanggung jawab di lapangan, Kades menyarankan awak media untuk menghubungi seorang pria bernama Irfan yang selama ini berkomunikasi dengan pihak desa terkait proyek tersebut. “Coba abang tanya langsung ke Pak Irfan. Kami juga kurang tahu persis kapasitas beliau, apakah dari Dinas Perkim Provinsi atau pihak rekanan, karena selama ini kami berkomunikasi dengan beliau,” tambahnya sembari memberikan nomor kontak yang dimaksud.
Saling Lempar Saat Dikonfirmasi.
Upaya konfirmasi berlanjut melalui pesan singkat WhatsApp kepada Irfan pada hari yang sama. Awak media mempertanyakan rincian proyek di Dusun 1 dan Dusun 4 tersebut, mengingat informasi pada plang proyek dinilai belum transparan.
Namun, alih-alih memberikan penjelasan teknis, Irfan justru mempertanyakan balik apakah media sudah mengonfirmasi kepada Kepala Desa. Setelah dijelaskan bahwa konfirmasi tersebut merupakan arahan langsung dari Kades, Irfan membantah dirinya merupakan perwakilan dinas maupun pelaksana teknis yang mengetahui detail kontrak.
“Salah Bapak, saya bukan orang dari dinas. Saya pekerja yang hanya menjalankan amanah dari pabrik pembuatan paving block-nya, dan saya tidak tahu-menahu, hanya diberikan plang seperti itu dan disuruh mengerjakan. Itu kan sudah tertera alamat kantor dan email-nya, langsung tertuju ke alamat itu saja lebih jelasnya,” balas Irfan melalui pesan WhatsApp sebelum akhirnya menghentikan komunikasi.
Sorotan Transparansi dan Dugaan Pelanggaran Spesifikasi.
Situasi di lapangan ini memicu pertanyaan publik terkait tata kelola pengawasan proyek yang bersumber dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2026 tersebut. Berdasarkan pantauan di lokasi, papan informasi proyek hanya berupa spanduk (banner) yang ditempelkan pada dinding rumah warga, bukan menggunakan rangka kayu atau besi yang berdiri tegak sebagaimana standar lazimnya pekerjaan konstruksi pemerintah.
Selain itu, meski plang proyek mencantumkan nilai kontrak Rp199.739.900 (kategori Pengadaan Langsung) dan durasi pengerjaan 90 hari, tidak tercantum tanggal pasti dimulainya proyek, lokasi tepatnya proyek hanya mencantumkan Kabupaten Sergai, serta nama Konsultan Pengawas. Ketiadaan tanggal mulai menyulitkan masyarakat untuk ikut mengawasi apakah proyek berjalan sesuai jadwal atau berpotensi mengalami keterlambatan.
Tidak adanya sosok pelaksana lapangan resmi dari pihak penyedia jasa (CV. Putra Karya Fisindo) serta ketiadaan APD bagi pekerja juga dinilai mencederai aturan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) sebagaimana diatur dalam Permen PUPR Nomor 10 Tahun 2021.
Hingga berita ini diturunkan, awak media masih berupaya mengonfirmasi pihak manajemen CV. Putra Karya Fisindo serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Perkim Provinsi Sumatera Utara guna meminta klarifikasi resmi terkait pengawasan dan spesifikasi teknis proyek tersebut. (Red).









