Media Indonesia | Medan — Pimpinan Wilayah Ikatan Pelajar Al Wasliyah (PW IPA) Provinsi Sumatera Utara mengecam keras dugaan kelalaian Pemerintah di Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam tragedi memilukan.
Kejadian seorang siswa SD yang meninggal dunia diduga bunuh diri, akibat tekanan ekonomi serta persoalan biaya pendidikan dan kebutuhan sekolah.
Ketua PW IPA Sumut, Ahmad Irham Tajhi S.H,. S.Sos, menilai peristiwa tersebut merupakan alarm darurat bagi negara, khususnya pemerintah daerah, terkait lemahnya perlindungan hak anak atas pendidikan dasar.
“Ini tragedi yang sangat menyayat hati. Anak SD seharusnya fokus belajar dan bermain, bukan memikul beban ekonomi keluarga sampai kehilangan harapan hidup,” tegas Ahmad Irham Tajhi, Jumat Sabtu, (07/02/2026).
PW IPA Sumut menyatakan, pendidikan dasar adalah hak warga negara yang wajib dipenuhi, termasuk kebutuhan penunjang seperti buku tulis dan alat sekolah yang seharusnya dapat dijangkau seluruh anak Indonesia, terutama dari keluarga miskin.
“Kalau sampai ada anak SD bunuh diri hanya karena uang buku dan tekanan biaya sekolah, itu artinya ada kegagalan serius dalam tata kelola pendidikan dan jaring pengaman sosial di daerah,” katanya.
Kronologis Singkat Kejadian
Berdasarkan rangkuman berbagai sumber, korban yang merupakan siswa kelas IV SD berinisial YBR (10) ditemukan meninggal dunia pada 29 Januari 2026 di wilayah Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT.
Korban disebut sempat meminta uang kepada ibunya untuk membeli kebutuhan sekolah seperti buku dan alat tulis, namun keluarga tidak mampu memenuhinya karena kondisi ekonomi yang sulit.
Kasus ini kemudian memunculkan sorotan luas karena di tengah program pendidikan gratis, masih terdapat dugaan pungutan dan beban biaya pendidikan yang menyulitkan keluarga miskin.
PW IPA Sumut: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab
Menurut Ahmad Irham Tajhi, pemerintah tidak boleh cuci tangan atas tragedi ini.
Ia menilai Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem sekolah, mekanisme pungutan, hingga pendataan keluarga miskin agar bantuan pendidikan tepat sasaran.
“Pemerintah harus bertanggung jawab secara moral dan administratif. Jangan sampai ada lagi anak Indonesia yang putus asa hanya karena kebutuhan sekolah yang seharusnya bisa ditanggung negara,” ujarnya.
PW IPA Sumut juga mendesak adanya audit dan pemeriksaan serius terhadap penggunaan program pendidikan seperti Dana BOS, PIP, serta mekanisme bantuan lain yang seharusnya melindungi siswa dari keluarga kurang mampu.
“Kalau dana bantuan ada, tapi anak miskin tetap tidak tertolong, berarti ada masalah besar. Ini harus diaudit, dibuka, dan diperbaiki,” lanjutnya.
Desak Investigasi dan Perlindungan Anak
PW IPA Sumut meminta pemerintah pusat dan lembaga terkait turut turun tangan, termasuk memastikan ada pendampingan psikologis bagi keluarga korban, serta langkah konkret agar peristiwa serupa tidak terulang.
“Ini bukan hanya soal satu anak. Ini soal wajah pendidikan kita. Negara harus hadir, bukan hanya dalam pidato, tapi dalam tindakan nyata,” terang Ahmad Irham Tajhi.
Pesan Ahmad Irham Tajhi S.H,. S.Sos. Ketua PW IPA Sumut untuk Presiden RI Prabowo Subianto
“Pak Presiden Prabowo, tragedi anak SD di NTT ini alarm keras. Negara harus hadir sampai ke desa. Tolong perintahkan evaluasi nasional agar tidak ada lagi anak Indonesia kehilangan nyawa hanya karena kemiskinan dan biaya sekolah.” imbuhnya.
Pesan untuk Menteri Pendidikan
“Kami minta Menteri Pendidikan turun langsung dan evaluasi total sekolah-sekolah yang masih membebani orang tua. Pendidikan dasar harus benar-benar gratis, termasuk buku dan alat tulis bagi anak dari keluarga miskin.” ujarnya.
Pesan untuk Menteri Sosial
“Kami minta Kemensos pastikan keluarga miskin ekstrem tidak luput dari bantuan. Jangan sampai rakyat kecil tidak tertolong sampai anak-anaknya putus asa. Bantuan sosial harus tepat sasaran dan cepat.” tutup Ahmad Irham Tajhi kepada awak media.
