Menu

Mode Gelap
KETIDAKSINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL Ketua CREAM Medan Apresiasi Satu Tahun Kinerja Wali Kota Rico Waas, Ajak Semua Pihak Objektif Menilai Sijago Merah Mengamuk Puluhan Rumah di Pajak Pekong Medan Labuhan BAU BUSUK DAN PENCEMARAN AIR GANGGU MASYARAKAT DESA NAMO BUAYA, PT MSB2 TIDAK MEMILIKI AMDAL DAN IMB,Warga Ancang-Acang Aksi Jika Pemerintah Tidak Bertindak Ketua PW IPA Sumut Minta Hiburan Malam Ditutup Selama Ramadhan Polsek Beringin Disorot Tajam Karena Diduga Melakukan Tangkap Lepas Mafia Solar Dengan Uang Damai Rp 30 Jt.

News

KETIDAKSINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL

badge-check


					KETIDAKSINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL Perbesar

Subulussalam Aceh||MEDIAINDONESIA Ketegangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam dengan Walikota H. Rasyid Bancin (ARB) muncul setelah anggota DPRK melakukan interplasi terhadap anggaran yang diajukan Pemkot. Sebagai tanggapan, Walikota mengajukan permintaan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Bareskrim Polri untuk turun langsung ke Subulussalam menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran yang diduga bertambah, termasuk melakukan audit mulai tahun 2000 hingga 2005.

 

Masyarakat Kota Subulussalam menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Walikota dengan memasang spanduk di persimpangan tugu. Sebelumnya, langkah ini juga diumumkan Walikota melalui siaran TV swasta Kompas TV.

 

Pengamat politik mengungkapkan kekhawatiran terkait pilihan institusi penyidik yang diminta Walikota. “Mengapa tidak mengajak Kejaksaan Negeri dan Polres Kota Subulussalam untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pemkot? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap kedua institusi yang ada di daerah ini?” ujar pengamat tersebut.

 

Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena banyak dugaan kasus korupsi di Pemkot yang dinilai mengendap tanpa penanganan tuntas. Beberapa contoh yang disebutkan antara lain kasus Koni, jual beli lahan transaksi, sertipikat plasma, dana anspirasi.psr peremajaan sawit rakyat. SPPD fiktip dewan, serta dugaan penyalahgunaan dana aspirasi dewan yang diduga ditilap sendiri.

 

“Kasus dana panswilih misalnya, jelas ada keterlibatan pejabat Pemkot, namun tersangka hanya komisionernya. Hal ini membuat wibawa aparat penegak hukum lokal makin tidak dipercaya masyarakat,” ujar pengamat dengan nada kesal.

 

Sementara itu, hingga saat ini DPRK belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengesahkan anggaran Pemkot. Kondisi ini dinilai mengabaikan kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat, karena DPRK dianggap lebih fokus mempertahankan ego pribadi maupun partainya. Padahal, pengesahan anggaran sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan normal.

 

Sumber:MediaIndonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Sijago Merah Mengamuk Puluhan Rumah di Pajak Pekong Medan Labuhan

18 Februari 2026 - 11:08 WIB

BAU BUSUK DAN PENCEMARAN AIR GANGGU MASYARAKAT DESA NAMO BUAYA, PT MSB2 TIDAK MEMILIKI AMDAL DAN IMB,Warga Ancang-Acang Aksi Jika Pemerintah Tidak Bertindak

18 Februari 2026 - 03:31 WIB

PT MSB2 OPERASIKAN PABRIK ,PABRIK SAWIT TERBESAR DI ACEH TANPA IZIN, DIDUGA GUNAKAN KAYU HUTAN LINDUNG DARI OKNUM MANTAN KEPALA DESA

16 Februari 2026 - 07:30 WIB

Ormas LAKI DPC Kota Subulussalam Dukung Langkah Fraksi Rabbani untuk Laporkan Angka Devisit keuangan pemko Subulussalam

16 Februari 2026 - 03:52 WIB

WALIKOTA SUBULUSSALAM MINTA KPK & KEJAKSAAN AGUNG AUDIT KEUANGAN PEMKOTA

16 Februari 2026 - 02:33 WIB

Trending di News