Menu

Mode Gelap
Launching Kebun Plasma Tiga Desa, PT Laot Bangko Gandeng Pemko Subulussalam TPA Sampah di Kebun Adolina Jadi Sorotan Tajam Publik, Namun Sikap Boy R. Sihombing Kabid PKP LH Sergai Tertutup dan Tidak Konsisten, “Timbulkan Tanda Tanya.” PT PHPO KIM Bantu Pemasangan Paving Block di Lorong Gereja Desa Saentis Peduli Akan Sampah, Made Hiroki Dukung Pembangunan PSEL di TPA Suwung. Dua Kali Mangkir Pemeriksaan Mantan Dirut PT Graha Konstruksi Sejati Ditangkap di Jakarta Hampir 3 Bulan Kasus Pencemaran Sungai Liberia Tanpa Ada Kejelasan, Kinerja dan Integritas Reza Firmansyah Kadis Perkim & LH Sergai Dipertanyakan.

News

KETIDAK SINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL

badge-check


					KETIDAK SINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL Perbesar

Subulussalam Aceh||MEDIAINDONESIA Ketegangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam dengan Walikota H. Rasyid Bancin (HRB) muncul setelah anggota DPRK melakukan interplasi terhadap anggaran yang diajukan Pemkot. Sebagai tanggapan, Walikota mengajukan permintaan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Bareskrim Polri untuk turun langsung ke Subulussalam menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran yang diduga bertambah, termasuk melakukan audit mulai tahun 2015 hingga 2025.

 

Masyarakat Kota Subulussalam menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Walikota dengan memasang spanduk di persimpangan tugu. Sebelumnya, langkah ini juga diumumkan Walikota melalui siaran TV swasta Kompas TV.

Pengamat politik mengungkapkan kekhawatiran terkait pilihan institusi penyidik yang diminta Walikota. “Mengapa tidak mengajak Kejaksaan Negeri dan Polres Kota Subulussalam untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pemkot? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap kedua institusi yang ada di daerah ini?” ujar pengamat tersebut.

Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena banyak dugaan kasus korupsi di Pemkot yang dinilai mengendap tanpa penanganan tuntas. Beberapa contoh yang disebutkan antara lain kasus Koni, jual beli lahan transaksi, sertipikat plasma, dana anspirasi.psr peremajaan sawit rakyat. SPPD fiktip dewan, serta dugaan penyalahgunaan dana aspirasi dewan yang diduga ditilap sendiri.

“Kasus dana panswilih misalnya, jelas ada keterlibatan pejabat Pemkot, namun tersangka hanya komisionernya. Hal ini membuat wibawa aparat penegak hukum lokal makin tidak dipercaya masyarakat,” ujar pengamat dengan nada kesal.

 

Sementara itu, hingga saat ini DPRK belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengesahkan anggaran Pemkot. Kondisi ini dinilai mengabaikan kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat, karena DPRK dianggap lebih fokus mempertahankan ego pribadi maupun partainya. Padahal, pengesahan anggaran sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan normal.

 

Sumber:MediaIndonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Launching Kebun Plasma Tiga Desa, PT Laot Bangko Gandeng Pemko Subulussalam

17 April 2026 - 10:56 WIB

Bukit Indah Simarjarunjung Tempat Liburan Romantis Arjun & Amel, View Danau Toba Bikin Takjub

13 April 2026 - 13:19 WIB

HIMAPPKOS-SUMATERA Soroti Lonjakan Anggaran Pokir di Tengah Tekanan Fiskal Daerah

13 April 2026 - 09:06 WIB

PENGERUKAN PASIR DI SUNGAI MENGGUNAKAN ALAT BERAT: LAHAN DAN TANAMAN WARGA DESA JABI-JABI AMBLAS, DAMPAK LINGKUNGAN SANGAT MENGKHAWATIRKAN

12 April 2026 - 07:15 WIB

Walikota Medan Lepas Ribuan Khafifah Pawai Ta’aruf MTQ Ke 59

11 April 2026 - 15:42 WIB

Trending di Headline