Menu

Mode Gelap
Penyampaian Aspirasi Masyarakat Petani Dusun IV, Diwarnai Walkout Ketua BPD Sei Rejo. Harga Bahan Pokok Melonjak, Pedagang Bakso Nusantara Korwil Medan Minta Pemerintah Bertindak Jelang HUT ke-81 RI, SEKBER FAHMI Resmi Berdiri di Sumut, Usung Sinergi Advokat dan Media Kawal Penegakan Hukum.  Bupati Palas Jangan Diam, Dugaan Penganiayaan yang Seret Nama Kades Gunung Malintang Wajib Diusut Tuntas Pemdes Sei Rejo Laksanakan Mediasi Kisruh P3A dengan Koptan: Sepakat Angkat Ketua P3A Baru. ALMASU DUKUNG DISHUB KOTA MEDAN, DORONG TATA KELOLA PARKIR DAN LPJU SEMAKIN TRANSPARAN

Berita

GPBN Sumut Bantah Tudingan LIPPSU perihal Ketua DPRD Sumut Absen Sikap soal Banjir di Sebagian Sumut

badge-check


					GPBN Sumut Bantah Tudingan LIPPSU perihal Ketua DPRD Sumut Absen Sikap soal Banjir di Sebagian Sumut Perbesar

Media Indonesia | Medan – Sekretaris Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Barisan Negeri (Korwil GPBN) Sumatera Utara, Ferdi Aditya membantah keras tudingan LIPPSU yang menyebut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, diam dalam sikap dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait bencana banjir.

Seperti yang diketahui banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Sumut : Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), dan Tapanuli Selatan (Tapsel) di 27 November 2025.

Menurut Ferdi, anggapan tersebut keliru dan tidak memahami mekanisme kerja lembaga legislatif, karena peran Ketua DPRD tidak selalu diwujudkan melalui pernyataan politik di ruang publik, melainkan melalui langkah-langkah kelembagaan yang konkret dan terukur.

“Tidak benar jika disebut LIPPSU dalam beritanya, Ketua DPRD Sumut diam. Dalam penanganan bencana, langkah-langkah koordinatif dan kebijakan justru lebih diutamakan dibanding pernyataan simbolik,” tegas Ferdi aditya, Senin,(22/12/2025).

Ferdi menjelaskan, sebagai pimpinan lembaga legislatif tertinggi di daerah, Erni Ariyanti Sitorus berperan mendorong DPRD Sumut agar fokus pada fungsi pengawasan dan penganggaran, termasuk memastikan penanganan bencana masuk dalam prioritas pembahasan bersama pemerintah provinsi.

“Ketua DPRD menjalankan perannya melalui rapat pimpinan dan koordinasi lintas komisi agar penanganan banjir di wilayah terdampak mendapat perhatian serius, termasuk dukungan anggaran dan kebijakan,” ujarnya.

GPBN Sumut menilai, tudingan absennya sikap Ketua DPRD Sumut justru berpotensi mengaburkan kerja-kerja institusional DPRD yang tidak selalu diekspos ke publik, namun berdampak langsung pada langkah pemerintah daerah.

“Tidak semua kerja politik harus diumumkan lewat media. Ada proses internal yang berjalan demi memastikan bantuan, rehabilitasi, dan penanganan pascabencana berjalan optimal,” lanjut Ferdi.

Lebih jauh, Ferdi mengingatkan agar isu bencana tidak dipolitisasi dengan narasi yang menyudutkan pihak tertentu, karena hal tersebut dapat mengganggu fokus utama, yakni keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak banjir.

“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Mari kita hentikan saling tuding dan fokus mengawal agar masyarakat Tapteng, Taput, dan Tapsel benar-benar mendapatkan penanganan yang maksimal,” tegasnya.

GPBN Sumut menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Erni Ariyanti Sitorus sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ferdi mengajak semua pihak untuk menyampaikan kritik secara objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab, tanpa membangun opini yang menyesatkan publik. (Septian Hernanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Harga Bahan Pokok Melonjak, Pedagang Bakso Nusantara Korwil Medan Minta Pemerintah Bertindak

5 Agustus 2026 - 03:59 WIB

Bupati Palas Jangan Diam, Dugaan Penganiayaan yang Seret Nama Kades Gunung Malintang Wajib Diusut Tuntas

4 Agustus 2026 - 15:50 WIB

Tanam Bibit Kelapa, KKN 165 Ananta Abhipraya Wujudkan Desa Berdikari

4 Agustus 2026 - 02:49 WIB

Tidak Menghormati Proses Hukum Masih Berjalan, PT Cinta Raja Terus Panen Sawit di Lahan HGU 03 Desa Pamah yang Masih Sengketa.

4 Agustus 2026 - 00:49 WIB

Usai Diperiksa Kejati DKI, Entjik S. Djafar dan Kuseryansyah Hindari Media, AFPI Disorot

3 Agustus 2026 - 10:56 WIB

Trending di Berita