Menu

Mode Gelap
CYEA: Kepemimpinan Darmawan Prasodjo dan Yusuf Didi Setiarto Menjadi Momentum Penguatan Transformasi PLN dan Agenda Energi Nasional Sorotan K3 di Kebun Rambutan PTPN IV Regional 1: Pekerja Tanpa APD Lengkap Hingga Dugaan Pelibatan Anak Dibawah Umur. Dugaan Pembiaran TBM di PTPN IV Regional 2 Kebun Melati yang Terlihat Tak Terawat, Anggaran Perawatan Dipertanyakan. GMNI Medan Gelar Aksi di DPRD, Soroti “Indonesia Krisis Kebijakan” dan Nyatakan Mosi Tidak Percaya Warga Miskin di Desa Lidah Tanah Punya KKS Tersisih Tidak Dapat Bansos Jadi Sorotan. DPP LSM GEMPUR Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Dua Desa Kabupaten Simalungun.

Berita

GPBN Sumut Bantah Tudingan LIPPSU perihal Ketua DPRD Sumut Absen Sikap soal Banjir di Sebagian Sumut

badge-check


					GPBN Sumut Bantah Tudingan LIPPSU perihal Ketua DPRD Sumut Absen Sikap soal Banjir di Sebagian Sumut Perbesar

Media Indonesia | Medan – Sekretaris Koordinator Wilayah Gerakan Pemuda Barisan Negeri (Korwil GPBN) Sumatera Utara, Ferdi Aditya membantah keras tudingan LIPPSU yang menyebut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara, Erni Ariyanti Sitorus, diam dalam sikap dan tidak mengeluarkan pernyataan resmi terkait bencana banjir.

Seperti yang diketahui banjir bandang yang melanda sebagian wilayah Sumut : Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng), Tapanuli Utara (Taput), dan Tapanuli Selatan (Tapsel) di 27 November 2025.

Menurut Ferdi, anggapan tersebut keliru dan tidak memahami mekanisme kerja lembaga legislatif, karena peran Ketua DPRD tidak selalu diwujudkan melalui pernyataan politik di ruang publik, melainkan melalui langkah-langkah kelembagaan yang konkret dan terukur.

“Tidak benar jika disebut LIPPSU dalam beritanya, Ketua DPRD Sumut diam. Dalam penanganan bencana, langkah-langkah koordinatif dan kebijakan justru lebih diutamakan dibanding pernyataan simbolik,” tegas Ferdi aditya, Senin,(22/12/2025).

Ferdi menjelaskan, sebagai pimpinan lembaga legislatif tertinggi di daerah, Erni Ariyanti Sitorus berperan mendorong DPRD Sumut agar fokus pada fungsi pengawasan dan penganggaran, termasuk memastikan penanganan bencana masuk dalam prioritas pembahasan bersama pemerintah provinsi.

“Ketua DPRD menjalankan perannya melalui rapat pimpinan dan koordinasi lintas komisi agar penanganan banjir di wilayah terdampak mendapat perhatian serius, termasuk dukungan anggaran dan kebijakan,” ujarnya.

GPBN Sumut menilai, tudingan absennya sikap Ketua DPRD Sumut justru berpotensi mengaburkan kerja-kerja institusional DPRD yang tidak selalu diekspos ke publik, namun berdampak langsung pada langkah pemerintah daerah.

“Tidak semua kerja politik harus diumumkan lewat media. Ada proses internal yang berjalan demi memastikan bantuan, rehabilitasi, dan penanganan pascabencana berjalan optimal,” lanjut Ferdi.

Lebih jauh, Ferdi mengingatkan agar isu bencana tidak dipolitisasi dengan narasi yang menyudutkan pihak tertentu, karena hal tersebut dapat mengganggu fokus utama, yakni keselamatan dan pemulihan masyarakat terdampak banjir.

“Bencana adalah urusan kemanusiaan. Mari kita hentikan saling tuding dan fokus mengawal agar masyarakat Tapteng, Taput, dan Tapsel benar-benar mendapatkan penanganan yang maksimal,” tegasnya.

GPBN Sumut menyatakan dukungan penuh terhadap kepemimpinan Erni Ariyanti Sitorus sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara.

Ferdi mengajak semua pihak untuk menyampaikan kritik secara objektif, konstruktif, dan bertanggung jawab, tanpa membangun opini yang menyesatkan publik. (Septian Hernanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

CYEA: Kepemimpinan Darmawan Prasodjo dan Yusuf Didi Setiarto Menjadi Momentum Penguatan Transformasi PLN dan Agenda Energi Nasional

19 Juni 2026 - 02:36 WIB

Sorotan K3 di Kebun Rambutan PTPN IV Regional 1: Pekerja Tanpa APD Lengkap Hingga Dugaan Pelibatan Anak Dibawah Umur.

18 Juni 2026 - 15:47 WIB

Dugaan Pembiaran TBM di PTPN IV Regional 2 Kebun Melati yang Terlihat Tak Terawat, Anggaran Perawatan Dipertanyakan.

18 Juni 2026 - 13:17 WIB

GMNI Medan Gelar Aksi di DPRD, Soroti “Indonesia Krisis Kebijakan” dan Nyatakan Mosi Tidak Percaya

17 Juni 2026 - 18:07 WIB

DPP LSM GEMPUR Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Dua Desa Kabupaten Simalungun.

16 Juni 2026 - 15:16 WIB

Trending di Berita