Menu

Mode Gelap
CYEA: Kepemimpinan Darmawan Prasodjo dan Yusuf Didi Setiarto Menjadi Momentum Penguatan Transformasi PLN dan Agenda Energi Nasional Sorotan K3 di Kebun Rambutan PTPN IV Regional 1: Pekerja Tanpa APD Lengkap Hingga Dugaan Pelibatan Anak Dibawah Umur. Dugaan Pembiaran TBM di PTPN IV Regional 2 Kebun Melati yang Terlihat Tak Terawat, Anggaran Perawatan Dipertanyakan. GMNI Medan Gelar Aksi di DPRD, Soroti “Indonesia Krisis Kebijakan” dan Nyatakan Mosi Tidak Percaya Warga Miskin di Desa Lidah Tanah Punya KKS Tersisih Tidak Dapat Bansos Jadi Sorotan. DPP LSM GEMPUR Desak Kejatisu Usut Dugaan Korupsi Dana Desa di Dua Desa Kabupaten Simalungun.

News

KETIDAK SINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL

badge-check


					KETIDAK SINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL Perbesar

Subulussalam Aceh||MEDIAINDONESIA Ketegangan antara Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Subulussalam dengan Walikota H. Rasyid Bancin (HRB) muncul setelah anggota DPRK melakukan interplasi terhadap anggaran yang diajukan Pemkot. Sebagai tanggapan, Walikota mengajukan permintaan resmi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Bareskrim Polri untuk turun langsung ke Subulussalam menyelidiki dugaan penyimpangan anggaran yang diduga bertambah, termasuk melakukan audit mulai tahun 2015 hingga 2025.

 

Masyarakat Kota Subulussalam menunjukkan dukungan penuh terhadap langkah Walikota dengan memasang spanduk di persimpangan tugu. Sebelumnya, langkah ini juga diumumkan Walikota melalui siaran TV swasta Kompas TV.

Pengamat politik mengungkapkan kekhawatiran terkait pilihan institusi penyidik yang diminta Walikota. “Mengapa tidak mengajak Kejaksaan Negeri dan Polres Kota Subulussalam untuk menyelidiki dugaan korupsi di Pemkot? Apakah ada ketidakpercayaan terhadap kedua institusi yang ada di daerah ini?” ujar pengamat tersebut.

Menurutnya, kondisi ini bisa terjadi karena banyak dugaan kasus korupsi di Pemkot yang dinilai mengendap tanpa penanganan tuntas. Beberapa contoh yang disebutkan antara lain kasus Koni, jual beli lahan transaksi, sertipikat plasma, dana anspirasi.psr peremajaan sawit rakyat. SPPD fiktip dewan, serta dugaan penyalahgunaan dana aspirasi dewan yang diduga ditilap sendiri.

“Kasus dana panswilih misalnya, jelas ada keterlibatan pejabat Pemkot, namun tersangka hanya komisionernya. Hal ini membuat wibawa aparat penegak hukum lokal makin tidak dipercaya masyarakat,” ujar pengamat dengan nada kesal.

 

Sementara itu, hingga saat ini DPRK belum menunjukkan tanda-tanda untuk mengesahkan anggaran Pemkot. Kondisi ini dinilai mengabaikan kemajuan daerah dan kepentingan masyarakat, karena DPRK dianggap lebih fokus mempertahankan ego pribadi maupun partainya. Padahal, pengesahan anggaran sangat penting agar roda pemerintahan dan pelayanan publik dapat berjalan normal.

 

Sumber:MediaIndonesia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Warga Miskin di Desa Lidah Tanah Punya KKS Tersisih Tidak Dapat Bansos Jadi Sorotan.

17 Juni 2026 - 13:48 WIB

Pemukiman Warga Desa Bogak Besar Diserbu Ribuan Lalat, Guna Cari Solusi, Warga Desak Adakan Mediasi Antara Pengusaha Ternak Ayam dan Pemerintah.

11 Juni 2026 - 15:03 WIB

SMK Tarbiyah Islamiyah di Deli Serdang Kebakaran

11 Juni 2026 - 06:07 WIB

Akibat Mati Lampu, Pasangan Suami Istri Tewas setelah Nekat Tidur di Dalam Mobil

5 Juni 2026 - 11:35 WIB

Daerah Medan Utara Marak Kasus Kejahatan Dipicu Bebasnya Praktik Perjudian dan Peredaran Narkoba

29 Mei 2026 - 02:21 WIB

Trending di News