SUBULUSSALAM,ACEH||MEDIAINDONESIA_ Kondisi keuangan Pemerintah Kota Subulussalam yang mengalami defisit hingga sekitar ratusan miliar memantik perdebatan publik. Angka tersebut disebut-sebut telah melewati ambang batas yang diatur dalam ketentuan pengelolaan keuangan daerah. Pertanyaannya, apakah seluruh beban kesalahan dapat ditimpakan kepada pemerintahan pasangan Rabbani yang kini memimpin?
Bukankah sama kita ketahui defisit keuangan sebuah pemerintah daerah tidak Lahir dalam satu malam.
Dalam tata kelola keuangan daerah, defisit besar biasanya merupakan akumulasi dari:
-Perencanaan anggaran yang tidak realistis,
-Ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat,
-Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang stagnan,
-Belanja rutin yang terus membengkak,
-Serta kebijakan politik anggaran yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif pada periode sebelumnya.
APBK tidak pernah berdiri sendiri, setiap tahun, ia disusun dan disahkan bersama antara kepala daerah dan DPRK. Artinya, jika terjadi defisit struktural, itu merupakan hasil keputusan kolektif yg juga jadi tanggung jawab kolektif dalam proses politik anggaran.
JIKA BENAR defisit Rp258 miliar merupakan “titipan” dari pemerintahan sebelumnya, maka secara logika hukum dan administrasi, tanggung jawabnya bersifat kolektif—bukan individual.
Pemerintahan saat ini memang memikul konsekuensi operasionalnya, tetapi akar persoalan bisa saja berasal dari:
-Penumpukan utang kegiatan,
-Proyek tanpa dukungan kas memadai,
-Belanja prioritas yang tidak sebanding dengan kemampuan fiskal,
-Atau kebijakan pembiayaan yang tidak berkelanjutan.
Dengan kata lain, pemerintahan yang baru mewarisi kondisi fiskal, bukan menciptakan seluruhnya dari nol, namun bukan berarti lepas tangan.
Meski demikian, publik juga berhak menilai langkah konkret pemerintahan sekarang. Warisan defisit tidak boleh menjadi alasan stagnasi. Justru di sinilah kapasitas kepemimpinan diuji:
-Apakah dilakukan audit menyeluruh?
-Apakah ada rasionalisasi belanja?
-Apakah dilakukan evaluasi program yang tidak prioritas?
-Apakah transparansi ke publik diperkuat?
Jika langkah korektif tidak dilakukan, maka tanggung jawab akan bergeser menjadi tanggung jawab aktif, bukan sekadar warisan pasif.
Sebagai lembaga pengawas, DPRK Subulussalam juga tidak bisa melepaskan diri dari dinamika ini. Jika defisit melewati batas regulasi, DPRK memiliki instrumen:
-Hak interpelasi,
-Hak angket,
-Hingga pembentukan panitia khusus.
Namun, penggunaan hak tersebut seharusnya bertujuan memperbaiki tata kelola, bukan sekadar manuver politik.
Kondisi fiskal kritis seharusnya menjadi momentum refleksi bersama antara eksekutif dan legislatif Subulussalam, bukan hanya soal siapa yang salah, tetapi bagaimana menyelamatkan masa depan fiskalnya.
Yang dibutuhkan masyarakat hari ini adalah:
-Transparansi angka sebenarnya,
-Peta jalan pemulihan keuangan,
-Kepastian pembayaran hak-hak publik,
-Dan komitmen reformasi pengelolaan anggaran.
Jika semua energi hanya habis untuk saling menyalahkan, maka defisit bukan hanya soal angka, melainkan krisis kepercayaan publik.
Tidak adil jika seluruh kesalahan kondisi keuangan Pemkot saat ini ditimpakan sepenuhnya kepada pemerintahan pasangan Rabbani, jika memang defisit tersebut merupakan akumulasi kebijakan periode sebelumnya. Namun pemerintahan yang sedang berjalan tetap memikul tanggung jawab moral dan administratif untuk memperbaiki keadaan.
Subulussalam membutuhkan solusi, bukan kambing hitam.
Red||MEDIAINDONESIA
