Subulusalam,Aceh||MediaIndonesia Bantuan Tahun 2024 Belum Berjalan, Anggaran Tambahan APBK 2025 Juga Lenyap – Masyarakat Minta APH Segera Tindak
Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Subulussalam Aceh mendapatkan bantuan pembangunan septik tempat buang hajat atau wc untuk masyarakat tidak mampu di Kecamatan Penanggalan, yang mencakup empat desa yaitu 1.Desa Penuntungan, Rp 600 juta
2.Desa Kuta Tengah, Rp 600 juta
3.Desa Motong Rp 600 juta
4.Desa Jontor. Rp 600 juta
Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dengan penegasan bahwa KSM lah yang bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas dengan pagu anggaran per desa sebesar Rp 600 juta.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun media, pembentukan KSM tersebut atas perintah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRK) , Pukak Pajri. Oknum anggota dewan ini bahkan menyatakan kepada ketua KSM Jamisan desa kuta tengah bahwa dirinya yang melobi hingga bantuan tersebut berhasil didapatkan. Tak hanya itu, menurut ketua KSM kuta tengah seluruh proses mulai dari belanja hingga pengadaan alat dan material dilakukan oleh pukak pajri ,kepala desa hanya sebatas mengeluarkan SK saja KSM dibentuk hanya segai pormalitas saja tidak ada pungsi sama sekali dan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi semata.
Masyarakat yang seharusnya merasakan manfaat justru bingung namun tidak berani bersuara. Saat penarikan dana, ketua KSM kuta tengah jamisan hanya ditugaskan untuk menandatangani dokumen saja, sementara uang langsung diambil oleh oknum anggota dewan tersebut yang mengklaim sebagai pihak yang menangani segala urusan.
Akhir tahun 2024 tiba, namun pekerjaan pembangunan tempat buang hajat atau wc di keempat desa tersebut tidak kunjung siap ,bahkan hanya sampai tahap penanaman tong dan tempat buang hajat. Pada tahun 2025, muncul anggaran tambahan untuk wc dari dana APBK sebesar Rp 70 juta per desa, yang membuat masyarakat semakin bertanya-tanya:siapakah yang masukan anggaran it..? Apkah dana anspirasi..? kemanakah perginya dana bantuan wc tahun 2024 sebesar Rp 600 juta per desa?
Hingga memasuki tahun 2026 hingga saat ini, pembangunan wc itu tetap tidak terealisasi sama sekali. Ketika ketua KSM menagih uang kerjanya oknum dewan tersebut menyatakan: “bahwa dananya belum cair,nanti lah kalau sudah cair saya bayar” ,menirukan jawaban pukak pajri saat ditagih dan bahkan uang mengerjakan wc itu sepuluh juta lagi belum diselesaikan sampai saat ini kata jamisan ketua ketua KSM kuta tengah dengan nada sedih.
Kepala Desa Kuta Tengah yang dikonfirmasi juga mengaku bingung, karena seluruh proses penanganan bantuan tersebut di tangani oknum DPRK Pukak Pajri. Saya hanya diberi tahu saja mau buat wc”Melihat dari kondisi bangunan yang hanya sampai tong ditanam dan tempat buang hajat saja, jelas sudah menyalahi perencanaan,” ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) mengkonfirmasi bahwa dana bantuan tahun 2024 sudah ditarik sebanyak 70 persen dari total anggaran, namun pekerjaan hanya sebatas tahap awal. Anggaran tambahan APBK 2025 sebesar Rp 70 juta per desa juga tidak dapat dijelaskan keberadaannya – lenyap tanpa jejak,saat awak media kompirma pukak pajri via wa tidak ada jawaban.
“Sungguh Tega..!! Seharusnya oknum dewan ini membantu masyarakat tidak mampu, namun malah mengambil hak-hak orang miskin dengan dalih bahwa dirinya yang melobi bantuan tersebut. Sungguh tega,” ujar salah satu tokoh masyarakat Penanggalan yang tidak mau disebutkan namanya dengan penuh kesal.
Tokoh tersebut menambahkan, jelas-jelas ini menyalahi,seharusnya KSM yang melakukan kegiatanya, “Semoga Aparat Penegak Hukum (APH) segera bertindak untuk mengusut kasus ini secara mendalam.
Pewarta||IP
