Subulussalam,Aceh||MediaIndonesia Tiga belas pertanyaan yang disampaikan wartawan Strateginews.id kepada Pemerintah Kota Subulussalam ternyata tidak hanya dimaksudkan untuk menggali data defisit anggaran, tetapi juga menjadi “tes dini” kelayakan dan integritas Kepala BPKAD, yang disebut-sebut tengah bersiap mengikuti lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemko Subulussalam.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang berkisar pada transparansi angka defisit, pengelolaan utang daerah, hingga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik, dinilai menjadi cermin awal sejauh mana kapasitas, kecakapan, dan kejujuran seorang pejabat pengelola keuangan daerah.
“Kepala BPKAD adalah pejabat strategis. Kalau menjawab pertanyaan publik saja tidak siap dan terkesan menghindar, bagaimana publik bisa percaya pada integritasnya saat memimpin jabatan yang lebih tinggi?” ujar Iswandi Dedy, Wakaperwil Aceh Strateginews.id, Selasa (7/10/2025).
Menurut Iswandi, sikap pejabat publik terhadap pertanyaan wartawan adalah indikator nyata dari tingkat akuntabilitas dan moralitas kepemimpinan. Ia menegaskan bahwa wartawan bukan musuh birokrasi, melainkan mitra pengawas publik yang membantu memastikan jalannya pemerintahan yang bersih.
“Jawaban pejabat bukan sekadar formalitas, tapi bukti apakah ia jujur, amanah, dan layak memegang jabatan tinggi. Menolak menjawab berarti menolak akuntabilitas,” tegasnya.
Sebelumnya, Kepala BPKAD diketahui meminta agar seluruh pertanyaan disampaikan secara tertulis, alih-alih memberikan keterangan langsung kepada wartawan. Sikap itu menimbulkan kesan bahwa pejabat bersangkutan tidak siap terbuka terhadap publik — padahal substansi pertanyaan bukanlah rahasia negara, melainkan kondisi keuangan daerah yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Beberapa kalangan menilai, respons seperti itu justru menjadi indikator dini bagi Pansel JPTP untuk menilai sejauh mana calon pejabat memiliki kemampuan komunikasi publik, kepemimpinan, serta keberanian mengambil tanggung jawab moral.
“Dalam konteks seleksi JPTP, kemampuan menjawab pertanyaan publik secara jujur dan transparan adalah bagian dari uji kepemimpinan moral, bukan sekadar administratif,” ungkap salah seorang akademisi kebijakan publik di Subulussalam.
Strateginews menegaskan, publik tidak sekadar menunggu data defisit, tetapi juga menilai karakter pejabat yang diberi amanah mengelola keuangan daerah. Karena dari situlah dapat diukur apakah seseorang benar-benar amanah, cakap, dan layak dipercaya untuk menduduki jabatan tinggi di pemerintahan.
“Transparansi adalah cermin kejujuran. Dan kejujuran adalah syarat pertama bagi siapa pun yang ingin dipercaya rakyat,” tutup Iswandi.
“Raja”
