Menu ✖

Mode Gelap
Bantah Hoaks Pungutan Rp 100 Ribu Per Siswa, SMAN 2 Pematangsiantar Tegaskan Sumbangan Komite Murni Sukarela. Buktinya Variasi Rp 20 Ribu, Rp 30 Ribu, Hingga Rp 50 Ribu Dugaan Upah Kutip Kompo Tersendat, Asisten Afdeling 2 Kebun Tanah Raja PTPN IV Regional 1 Memilih Bungkam. MK Tolak Gugatan Syarat Pendidikan Gibran, Gibran Tetap Sah Sebagai Wakil Presiden RI Minimnya Pengawasan, Proyek Berjalan Tanpa Papan Plang PT PHPO Belawan Salurkan Beasiswa Prestasi ke SMKN 3 Medan Diduga Anti-Kritik, Oknum Pejabat Kebun Rambutan PTPN IV Blokir dan Bungkam Saat Dikonfirmasi Soal Tekhnis Kutip Kompo.

News

KETUA DPD SWI SUBULUSSALAM: PENYALURAN DANA BINAAN MEDIA OLEH PEMKO TIDAK ADIL DAN TIDAK TRANSPARAN

badge-check


					KETUA DPD SWI SUBULUSSALAM: PENYALURAN DANA BINAAN MEDIA OLEH PEMKO TIDAK ADIL DAN TIDAK TRANSPARAN Perbesar

Subulussalam,Aceh||MediaIndonesia Ketua DPD Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Kota Subulussalam, Suhendri Solin, mengeluarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam atas penyaluran dana binaan bagi organisasi media yang dinilai penuh ketidakadilan. Beberapa organisasi wartawan mendapatkan bantuan besar, sementara sebagian lain sama sekali tidak menerima apa-apa.

 

“Pemko Subulussalam telah menunjukkan sikap pilih kasih yang mencolok. Dana binaan yang seharusnya merata dan berdasarkan kebutuhan justru terdistribusi dengan cara yang tidak adil,” selain organisasi ada pula perorangan sudah dapat dari organisasi dapt juga permedianya ini jelas sangat –sangat tidak adik tegas, Suhendri Solin.

 

Ketidakpuasan semakin meningkat karena kriteria penentuan penerima dana hingga kini masih belum jelas. “Kami sangat mempertanyakan dasar apa yang digunakan Pemko dalam memberikan bantuan ini. Apakah benar berdasarkan kebutuhan organisasi media, ataukah ada faktor lain yang menjadi pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?” ujarnya.

 

Suhendri menegaskan bahwa kondisi ini telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan insan pers. “Dana yang disalurkan bukanlah uang pribadi pemerintah, melainkan uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemko wajib memperbaiki sistemnya secara mendesak, menjadikannya lebih transparan dan memastikan setiap organisasi media yang berhak mendapatkan akses yang sama,” tandasnya.

 

 

Pewarta:  Raja kombih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Kiyai Baequni Yasin dari Ikbar Wangsa Sambut Kapolri Baru: Komjen Suyudi Ario Seto Sosok Humanis dan Dekat Dengan Ulama

1 Oktober 2026 - 08:00 WIB

Puluhan Siswa Sekolah Rakyat Mengundurkan Diri, Ini Penyebabnya.

18 September 2026 - 05:45 WIB

Sulit Dikonfirmasi Terkait Masalah Warga, Kinerja Kadishub Sergai Dipertanyakan.

8 September 2026 - 12:42 WIB

Diisukan Jarang di Kantor Lewat Jam 10 Pagi, Sekdis Sosial Sergai Buka Suara: Ambil Alih Tugas Kadis yang Diklat. 

3 September 2026 - 12:50 WIB

Dugaan Skandal Solar SPBUN Tanjung Beringin Viral, Camat dan Pejabat APH Sergai Kompak Bungkam.

3 September 2026 - 01:51 WIB

Trending di News