MEDAN – MI.Org – Dugaan praktik “pengkondisian kasus”, intimidasi, dan pemerasan bermodus hukum kembali mengguncang institusi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Kali ini, dugaan pelanggaran berat tersebut menyeret oknum penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) unit PPA/PPO Polda Sumut serta oknum advokat. Ironisnya, hingga berita ini diturunkan, jajaran Polda Sumut mulai dari tingkat bawah hingga pucuk pimpinan tertinggi memilih bungkam seribu bahasa, Selasa, (10/11/2026).
Kasus ini menimpa M. Fatih Ritonga, seorang warga Pematang Siantar, beserta lima orang rekannya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa bermula pada Sabtu (12/09/2026), saat Fatih ditangkap di Bandara Internasional Kualanamu atas dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Selama proses pemeriksaan di Mapolda Sumut oleh penyidik berinisial A, korban mengaku mengalami tekanan psikologis berat. Hak konstitusional korban untuk didampingi oleh Penasihat Hukum (PH) pilihan sendiri diduga kuat dipangkas secara sepihak oleh oknum penyidik.
Tak berhenti di situ, dugaan pemerasan bernilai ratusan juta rupiah pun mencuat. Korban diduga dipaksa menyediakan dana fantastis untuk “menyelesaikan” perkara. Puncaknya, sebuah aset kendaraan milik korban diduga dijual paksa di bawah harga pasar oleh oknum bermarga S. Uang hasil penjualan sebesar Rp 120 juta tersebut kemudian ditransfer ke rekening oknum PH berinisial BDS/BBS yang ditunjuk secara sepihak, dengan dalih uang kehormatan (honorarium).
Demi menjaga keberimbangan informasi (cover both sides) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jurnalis telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kapolda Sumut, Irjen Pol. Sonny Irawan, S.I.K., M.H. melalui pesan tertulis via WhatsApp pada Kamis (22/10/2026) pagi.
Dalam konfirmasi tersebut, jurnalis mempertanyakan tiga poin krusial: perihal pengawasan Kapolda terkait kasus ini, langkah tegas Bid Propam Polda Sumut untuk memeriksa oknum yang terlibat, serta komitmen Kapolda Sumut dalam memberikan perlindungan bagi masyarakat kecil yang menjadi korban pengkondisian kasus.
Namun, jenderal bintang dua yang baru memimpin korps Bhayangkara di Sumatera Utara tersebut belum memberikan jawaban sama sekali, meskipun pesan konfirmasi terpantau telah terkirim dan diterima (centang dua). Sikap tidak merespons ini melengkapi aksi tutup mulut yang sebelumnya juga ditunjukkan oleh Direktur Ditres PPA/PPO Kombes Pol. Kristinattara Wahyuningrum, S.H., M.H. serta Kabid Humas Polda Sumut Kombes. Pol. Dr. Ferry Walintukan, S.I.K., S.H., M.H. saat dikonfirmasi terpisah oleh awak media.
Sorotan Hukum dan Prosedur: Mengapa Polda Sumut Harus Responsif?
Sikap diam massal yang dipertontonkan jajaran Polda Sumut memicu sorotan tajam dari berbagai pihak. Berdasarkan analisis hukum dan kode etik, sikap bungkam institusi penegak hukum atas kasus yang menjadi perhatian publik dinilai melanggar sejumlah regulasi:
1. Pelanggaran UU Keterbukaan Informasi Publik (UU No. 14 Tahun 2008): Sebagai badan publik yang dibiayai negara, Polri wajib menyediakan informasi yang akurat dan transparan. Sikap menutup diri terhadap dugaan tindak pidana di internal dinilai mencederai hak publik untuk tahu (right to know).
2. Tabrakan Regulasi Internal (Perpol No. 7 Tahun 2022): Kode Etik Profesi Kepolisian menuntut anggota Polri bertindak profesional dan akuntabel. Pembiaran terhadap oknum penyidik yang menghalangi hak tersangka didampingi PH pilihan sendiri (Pasal 54 & 114 KUHAP) serta dugaan pemerasan, bertolak belakang dengan fungsi pelindung masyarakat.
3. Potensi Esprit de Corps yang Keliru: Sikap mengabaikan konfirmasi media memicu indikasi adanya pembelaan korps yang keliru. Padahal, tindakan responsif dan bersih-bersih internal justru menjadi kunci utama menjaga marwah institusi di mata masyarakat.
Keluhan korban kini telah menjadi konsumsi publik dan viral di berbagai media. Jika pihak Polda Sumut terus mengabaikan persoalan ini, dikhawatirkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jargon “Polri Bersama Rakyat” akan semakin terdegradasi. Publik kini menanti, apakah Mabes Polri melalui Kapolri akan turun tangan memberikan atensi khusus atas mandeknya respons penegakan hukum di jajaran Polda Sumut ini.
Hingga saat ini, redaksi masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab seluas-luasnya bagi Kapolda Sumut, pejabat utama Polda Sumut, maupun pihak-pihak terkait lainnya demi menjaga keberimbangan informasi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Syahrial).
