MEDAN, Media Indonesia.Org. Senin 9 November 2026 – Upaya konfirmasi yang disampaikan kepada Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan terkait pemberitaan plang proyek drainase di Jalan Suratman, Medan Timur, tidak mendapat tanggapan.
Konfirmasi tersebut disampaikan secara langsung dan sopan kepada Kadis SDABMBK Kota Medan, Khairul Azmi, pada siang hari ini.
Berikut isi konfirmasi yang disampaikan:
> “Selamat siang, izin Pak Kadis.
>
> Kita izin berkonfirmasi menyikapi prihal pemberitaan ini, Pak.
>
> Terkait plang proyek drainase di Jl. Suratman, Medan Timur, yang tidak mencantumkan masa kerja, tanggal mulai dan selesai, volume, dan konsultan pengawas.
>
> Sementara dari pihak KPK sudah menyampaikan bahwa plang proyek sebaiknya mencantumkan periode penyelesaian pekerjaan demi transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
>
> Mohon tanggapan Bapak Kadis menyikapi hal ini, Pak. Agar berimbang dan tidak ada salah paham di masyarakat.
>
> Terima kasih banyak, Pak Kadis. Kita tunggu tanggapannya, Pak.”
Saat dikonfirmasi awak media, Kadis SDABMBK Medan, Khairul Azmi, bungkam dan tidak memberikan tanggapan apapun hingga rilis ini diterbitkan.
Proyek yang Dipertanyakan
Proyek yang dimaksud adalah:
– Pekerjaan: Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Jl. Suratman M/D Sp. Jl. Jemadi Kearah Sp. Jl. Bilal, Kel. Pulo Brayan Darat II dan Kel. Pulo Brayan Darat I, Kec. Medan Timur
– No. Kontrak: 013/SP/24.28/APBD/2026
– Pelaksana: CV. Nayla Santika
– Nilai Kontrak: Rp 2.484.122.990,00
– Sumber Dana: APBD Tahun Anggaran 2026
Pantauan di lapangan, plang proyek hanya mencantumkan nomor kontrak, nama pekerjaan, kontraktor, nilai kontrak, sumber dana, dan tahun anggaran. Tidak ada masa kerja, tanggal mulai dan selesai, volume pekerjaan, maupun konsultan pengawas.
KPK Sudah Bicara
Sebelumnya, Kasatgas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah I KPK RI, Uding Juharudin, menegaskan papan nama proyek seharusnya mencantumkan periode penyelesaian pekerjaan.
“Sebaiknya dalam rangka transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat mencantumkan periode penyelesaian pekerjaan dicantumkan. Terima kasih atas info dan masukannya,” ujar Uding Juharudin saat dikonfirmasi, Sabtu (7/11/2026).
Publik Bertanya-tanya
Sikap diam pejabat publik atas penggunaan uang rakyat dinilai tidak menghargai hak masyarakat atas informasi.
Sesuai Perpres No. 16 Tahun 2018 jo Perpres No. 12 Tahun 2021, pengadaan wajib transparan, terbuka, dan akuntabel. Permen PUPR No. 14/PRT/M/2020 juga mewajibkan plang memuat waktu pelaksanaan, volume, pelaksana, dan konsultan pengawas. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga mewajibkan pejabat membuka informasi penggunaan dana publik.
Konfirmasi ini disampaikan semata-mata untuk mendapatkan penjelasan yang berimbang agar tidak ada salah paham di tengah masyarakat. Namun, hingga kini belum ada tanggapan.
Tim masih membuka ruang hak jawab kepada Kadis SDABMBK Kota Medan kapanpun bersedia memberikan tanggapan.
Tiiim…
