Subulussalam,Aceh||MediaIndonesia Pemerintah Kota Subulussalam akhirnya membuka tabir kondisi keuangan daerah yang kian tertekan. Dalam penjelasan resmi yang disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) MHD.Ali Tumangger S.STP, terungkap bahwa beban utang daerah Tahun 2025 telah mencapai Rp258 miliar, sebagaimana tercatat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2024.
Besarnya utang tersebut tak hanya memicu defisit struktural, tetapi juga menimbulkan pertanyaan serius terkait penggunaan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang sejatinya dirancang untuk penanganan dampak pandemi COVID-19.
Menjawab pertanyaan publik, BPKAD mengakui bahwa pinjaman PEN lebih banyak digunakan untuk kegiatan pembangunan infrastruktur, khususnya di Dinas PUPR dan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Namun, kegiatan tersebut tidak secara langsung berkaitan dengan penanganan COVID-19, baik dari aspek kesehatan, perlindungan sosial, maupun pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
“Sepengetahuan kami, PEN digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Untuk detail teknisnya dapat ditanyakan ke Bagian Administrasi Pembangunan Setdako,” ujar Kepala BPKAD.
Secara normatif, penggunaan dana PEN yang tidak selaras dengan tujuan awalnya berpotensi menimbulkan persoalan kepatuhan terhadap kebijakan fiskal nasional, sekaligus membuka ruang evaluasi hukum dan administrasi.
Saat ditanya apakah terdapat kajian dampak fiskal jangka menengah sebelum pinjaman PEN disepakati, BPKAD menyebut bahwa proses pengajuan dan kesepakatan dilakukan pada tahun 2021, di bawah kepemimpinan Kepala Bappeda saat itu.
“Untuk kajian detailnya silakan ditanyakan kepada pejabat terkait pada periode tersebut,” jawab BPKAD singkat.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan disebutkan terdiri dari Wali Kota, Pimpinan DPRK, serta Tim Anggaran Pemerintah Kota (TAPK) pada masa itu.
Pernyataan ini secara tidak langsung menegaskan bahwa konsekuensi fiskal hari ini merupakan akumulasi kebijakan politik anggaran masa lalu.
BPKAD mengakui bahwa defisit APBK tidak dapat dihindari, meskipun APBK telah disahkan secara formal. Penyebab utamanya adalah besarnya kewajiban utang yang diwariskan, sehingga banyak kegiatan tahun-tahun sebelumnya harus dibayar pada tahun anggaran berjalan.
“Sudah pasti ada kegiatan tahun sebelumnya yang dibayarkan di tahun berjalan, karena utang Rp258 miliar tersebut,” jelasnya.
Kondisi ini mencerminkan lemahnya disiplin fiskal dan perencanaan anggaran yang tidak memperhitungkan kemampuan keuangan riil daerah.
Dalam konteks politik anggaran, BPKAD secara terbuka mengakui bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRK sangat mempengaruhi struktur belanja APBK pada periode terjadinya defisit.
“Melihat tren beberapa tahun ke belakang, pokir lumayan sangat mempengaruhi,” ungkapnya.
Ketika ditanya apakah ada kegiatan yang disetujui tanpa mempertimbangkan kapasitas fiskal, jawaban yang disampaikan bernada sindiran, menyiratkan bahwa indikasinya dapat dibaca dari dinamika dan ‘gelagat’ di ruang publik.
Sebagai solusi, BPKAD menegaskan bahwa pokir dan visi-misi seharusnya direm dalam kondisi keuangan daerah yang tidak sehat.
Terkait tanggung jawab dan langkah ke depan, BPKAD menyatakan bahwa evaluasi menyeluruh atas APBK periode sebelumnya belum sepenuhnya dilakukan, namun menjadi agenda penting ke depan untuk menemukan akar persoalan utang.
Soal audit penggunaan dana PEN dan belanja fisik, TAPK disebut menunggu arahan langsung Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Sementara itu, langkah konkret yang telah diambil pemerintah saat ini adalah mengorbankan sebagian visi-misi kepala daerah demi menjaga stabilitas pelayanan publik.
“Sikap Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah jelas. Mereka menihilkan visi-misi agar pelayanan dasar tetap berjalan,” tegas BPKAD.
Prioritas anggaran diarahkan untuk gaji perangkat kampong, insentif tenaga kesehatan, petugas kebersihan, Damkar, Satpol PP, serta biaya lainya.
Pewarta||Raja kombih
