Menu

Mode Gelap
Patroli Blue Light Subuh Polres Tanah Karo Jaga Kondusivitas Ramadhan 1447 H di Wilayah Kabanjahe Wartawan Diintimidasi di Belakang Dapur SPBU Beringin Saat Klarifikasi Berita, Profesi Wartawan Dilecehkan. Kementerian Hukum Sumut Sambut Sinergi Advokat TA’A LOI, S.H. & Partners dalam Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Sat Reskrim Polres Tanah Karo Gelar Rekonstruksi Kasus Penganiayaan Remaja Saat Tahun Baru Atasi Lonjakan Harga Minyak Goreng, PT PHPO Buka Pasar Murah di Belawan Mediasi Sidang Gugatan Aliwaris Kakek Sapon di PN Setabat. Kembali Ditunda, Tergugat Dua Meminta Ganti Rugi Atas Pembelian Tanah Seratus Lima Puluh Juta Rupiah

News

KETUA DPD SWI SUBULUSSALAM: PENYALURAN DANA BINAAN MEDIA OLEH PEMKO TIDAK ADIL DAN TIDAK TRANSPARAN

badge-check


					KETUA DPD SWI SUBULUSSALAM: PENYALURAN DANA BINAAN MEDIA OLEH PEMKO TIDAK ADIL DAN TIDAK TRANSPARAN Perbesar

Subulussalam,Aceh||MediaIndonesia Ketua DPD Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Kota Subulussalam, Suhendri Solin, mengeluarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam atas penyaluran dana binaan bagi organisasi media yang dinilai penuh ketidakadilan. Beberapa organisasi wartawan mendapatkan bantuan besar, sementara sebagian lain sama sekali tidak menerima apa-apa.

 

“Pemko Subulussalam telah menunjukkan sikap pilih kasih yang mencolok. Dana binaan yang seharusnya merata dan berdasarkan kebutuhan justru terdistribusi dengan cara yang tidak adil,” selain organisasi ada pula perorangan sudah dapat dari organisasi dapt juga permedianya ini jelas sangat –sangat tidak adik tegas, Suhendri Solin.

 

Ketidakpuasan semakin meningkat karena kriteria penentuan penerima dana hingga kini masih belum jelas. “Kami sangat mempertanyakan dasar apa yang digunakan Pemko dalam memberikan bantuan ini. Apakah benar berdasarkan kebutuhan organisasi media, ataukah ada faktor lain yang menjadi pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?” ujarnya.

 

Suhendri menegaskan bahwa kondisi ini telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan insan pers. “Dana yang disalurkan bukanlah uang pribadi pemerintah, melainkan uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemko wajib memperbaiki sistemnya secara mendesak, menjadikannya lebih transparan dan memastikan setiap organisasi media yang berhak mendapatkan akses yang sama,” tandasnya.

 

 

Pewarta:  Raja kombih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

KELOMPOK TANI SIDOREJO AJUKAN RDP, TUNTUT PENYELESAIAN SENGKETA LAHAN PERTANIAN

25 Februari 2026 - 03:02 WIB

PT GSS SUBULUSALAM: JANJI MANIS TERJADI PELANGGARAN, PEMKO DIDUGA LEMAH TINDAK

23 Februari 2026 - 13:17 WIB

PT GSS Didesak Tertibkan Diri – Pencemaran Lingkungan di Subulussalam Berlanjut, Warga Kecewa

20 Februari 2026 - 12:41 WIB

Jenderal Listyo Sigit Prabowo Mengimbau Masyarakat Untuk Melapor Jika Menemukan Praktik Pvngut4n Lli4r (pvn9li) Saat Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM). 

20 Februari 2026 - 12:29 WIB

KETIDAK SINKRONAN DPRK DAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TERUNGKAP, MASYARAKAT DUKUNG PENYELIDIKAN NASIONAL

19 Februari 2026 - 05:35 WIB

Trending di News