Menu

Mode Gelap
Harga Bahan Pokok Melonjak, Pedagang Bakso Nusantara Korwil Medan Minta Pemerintah Bertindak Jelang HUT ke-81 RI, SEKBER FAHMI Resmi Berdiri di Sumut, Usung Sinergi Advokat dan Media Kawal Penegakan Hukum.  Bupati Palas Jangan Diam, Dugaan Penganiayaan yang Seret Nama Kades Gunung Malintang Wajib Diusut Tuntas Pemdes Sei Rejo Laksanakan Mediasi Kisruh P3A dengan Koptan: Sepakat Angkat Ketua P3A Baru. ALMASU DUKUNG DISHUB KOTA MEDAN, DORONG TATA KELOLA PARKIR DAN LPJU SEMAKIN TRANSPARAN Tanam Bibit Kelapa, KKN 165 Ananta Abhipraya Wujudkan Desa Berdikari

News

KETUA DPD SWI SUBULUSSALAM: PENYALURAN DANA BINAAN MEDIA OLEH PEMKO TIDAK ADIL DAN TIDAK TRANSPARAN

badge-check


					KETUA DPD SWI SUBULUSSALAM: PENYALURAN DANA BINAAN MEDIA OLEH PEMKO TIDAK ADIL DAN TIDAK TRANSPARAN Perbesar

Subulussalam,Aceh||MediaIndonesia Ketua DPD Serikat Wartawan Indonesia (SWI) Kota Subulussalam, Suhendri Solin, mengeluarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam atas penyaluran dana binaan bagi organisasi media yang dinilai penuh ketidakadilan. Beberapa organisasi wartawan mendapatkan bantuan besar, sementara sebagian lain sama sekali tidak menerima apa-apa.

 

“Pemko Subulussalam telah menunjukkan sikap pilih kasih yang mencolok. Dana binaan yang seharusnya merata dan berdasarkan kebutuhan justru terdistribusi dengan cara yang tidak adil,” selain organisasi ada pula perorangan sudah dapat dari organisasi dapt juga permedianya ini jelas sangat –sangat tidak adik tegas, Suhendri Solin.

 

Ketidakpuasan semakin meningkat karena kriteria penentuan penerima dana hingga kini masih belum jelas. “Kami sangat mempertanyakan dasar apa yang digunakan Pemko dalam memberikan bantuan ini. Apakah benar berdasarkan kebutuhan organisasi media, ataukah ada faktor lain yang menjadi pertimbangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan?” ujarnya.

 

Suhendri menegaskan bahwa kondisi ini telah menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan insan pers. “Dana yang disalurkan bukanlah uang pribadi pemerintah, melainkan uang rakyat yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat luas. Pemko wajib memperbaiki sistemnya secara mendesak, menjadikannya lebih transparan dan memastikan setiap organisasi media yang berhak mendapatkan akses yang sama,” tandasnya.

 

 

Pewarta:  Raja kombih

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

PW IPA Sumut Apresiasi Langkah Terobosan Gubernur Bobby Nasution Bangun Nias dan Sipiongot

27 Juli 2026 - 15:19 WIB

Warga Miskin di Desa Lidah Tanah Punya KKS Tersisih Tidak Dapat Bansos Jadi Sorotan.

17 Juni 2026 - 13:48 WIB

Pemukiman Warga Desa Bogak Besar Diserbu Ribuan Lalat, Guna Cari Solusi, Warga Desak Adakan Mediasi Antara Pengusaha Ternak Ayam dan Pemerintah.

11 Juni 2026 - 15:03 WIB

SMK Tarbiyah Islamiyah di Deli Serdang Kebakaran

11 Juni 2026 - 06:07 WIB

Akibat Mati Lampu, Pasangan Suami Istri Tewas setelah Nekat Tidur di Dalam Mobil

5 Juni 2026 - 11:35 WIB

Trending di Headline