Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Berita

IJLS Laporkan PT Tebing Tondong Jaya Ke Mabes Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Hukum dan Operasional SPBE

badge-check

IJLS Laporkan PT Tebing Tondong Jaya Ke Mabes Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Hukum dan Operasional SPBE Perbesar

Media Indonesia JAKARTA – Institute for Justice, Law and Society (IJLS) mendesak PT Tebing Tondong Jaya memberikan klarifikasi terbuka terkait legalitas operasional Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi.

Desakan ini menyusul temuan lapangan dan pengaduan masyarakat mengenai dugaan ketidaksesuaian tata ruang, kedekatan fasilitas SPBE dengan permukiman warga, serta dugaan penggunaan jalan milik pemerintah daerah untuk kepentingan operasional perusahaan.

IJLS menilai persoalan tersebut harus segera diperiksa, mengingat aktivitas penyimpanan dan pengisian LPG memiliki risiko keselamatan yang membutuhkan standar teknis dan pengawasan ketat.

Selain persoalan tata ruang, IJLS juga mempertanyakan transparansi dokumen AMDAL atau UKL-UPL, Persetujuan Lingkungan, perizinan bangunan, Sertifikat Laik Operasi (SLO), serta kesiapan sistem proteksi kebakaran dan tanggap darurat.

Melalui surat Pengaduan Masyarakat Nomor 127/DUMAS/IJLS/I/2026, IJLS memberikan waktu tiga hari sejak surat diterima kepada PT Tebing Tondong Jaya untuk menyampaikan klarifikasi tertulis beserta dokumen pendukung.

Direktur Bidang Ekonomi IJLS, Anggi Sinaga, menegaskan bahwa perusahaan harus mampu membuktikan seluruh legalitas dan pemenuhan standar keselamatan operasionalnya.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti pada klarifikasi lisan. Seluruh dokumen perizinan, kesesuaian tata ruang, status penggunaan jalan, dan standar keselamatan harus dibuka agar masyarakat mengetahui apakah operasional perusahaan telah sesuai ketentuan hukum.”

Apabila tidak terdapat respons dalam tenggat tersebut, IJLS menyatakan akan menempuh sengketa informasi publik melalui Komisi Informasi Pusat serta melaporkan dugaan pelanggaran terkait tata ruang, penggunaan aset daerah, dan lingkungan hidup kepada Kapolri dan Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

IJLS menegaskan, kepentingan investasi dan operasional perusahaan tidak boleh mengabaikan hak masyarakat atas lingkungan yang baik, fasilitas publik, dan jaminan keselamatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

DPC GMNI Kota Medan apresiasi kinerja Polrestabes Medan ungkap dugaan mafia tanah dan penyalahgunaan narkotika

13 Nov 2026 - 11:45 WIB

DPC GMNI Kota Medan apresiasi kinerja Polrestabes Medan ungkap dugaan mafia tanah dan penyalahgunaan narkotika

Siswa Diklapa Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla, Edukasi Masyarakat Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Dibakar

10 Nov 2026 - 12:19 WIB

Siswa Diklapa Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla, Edukasi Masyarakat Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Dibakar

LANTAM Sumut Geruduk KPK, Desak Usut Dugaan Gratifikasi PBG dan Jual Beli Proyek di Medan

9 Nov 2026 - 17:03 WIB

LANTAM Sumut Geruduk KPK, Desak Usut Dugaan Gratifikasi PBG dan Jual Beli Proyek di Medan

Jumlah Relawan SPPG Dapat Disesuaikan, BGN: Tidak Ada Kewajiban Pengurangan

7 Nov 2026 - 02:48 WIB

Jumlah Relawan SPPG Dapat Disesuaikan, BGN: Tidak Ada Kewajiban Pengurangan

GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat, Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda Harus Diungkap

5 Nov 2026 - 15:45 WIB

GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat, Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda Harus Diungkap
Trending di Berita