Medan – MI.Org. Kamis, 12 November 2026. Dua proyek Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena kualitas pekerjaannya, tapi karena plang proyeknya yang terus bermasalah, dan sikap Kepala Dinas yang dinilai tidak serius menindaklanjuti temuan di lapangan.
TEMUAN PERTAMA: PLANG RP 2,48 MILIAR TAK LENGKAP
Temuan pertama terjadi pada proyek Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Jl. Suratman, Kelurahan Pulo Brayan Darat I dan II, Kecamatan Medan Timur.
Proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.484.122.990 yang dikerjakan oleh CV. Nayla Santika ini, plang proyeknya tidak mencantumkan masa mulai kerja, masa berakhir kerja, volume pekerjaan, serta tidak mencantumkan nama konsultan pengawas.
Padahal, sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, setiap proyek yang bersumber dari anggaran negara wajib memasang papan informasi proyek secara lengkap dan jelas, agar dapat diawasi oleh masyarakat.
Ketidaklengkapan plang tersebut menimbulkan dugaan adanya ketidaktransparanan dan berpotensi menghambat pengawasan publik terhadap pelaksanaan proyek yang menggunakan uang rakyat.
Setelah dikonfirmasi sebanyak tiga kali, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Azmi, akhirnya memberikan jawaban.
“Terkait pemberitaan diatas, akan segera kami tindaklanjuti sebagai koreksi dan penindakan teguran terhadap pihak pelaksana,” ujar Azmi melalui pesan WhatsApp.
Namun jawaban tersebut terkesan hanya sekedar janji. Saat rekan media meminta izin untuk memuat jawaban tersebut sebagai hak jawab, dan menanyakan kapan tepatnya plang proyek akan diperbaiki, dilengkapi masa kerja, tanggal mulai dan selesai, volume, dan konsultan pengawasnya, Azmi hanya menjawab singkat “Insyaallah” tanpa memberikan kepastian waktu.
Jawaban tersebut terkesan menyepelekan konfirmasi wartawan dan tidak menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan di lapangan.
Rekan media juga telah meminta foto dokumentasi setelah perbaikan dilakukan, sebagai bukti tindak lanjut. Hingga saat ini, belum ada kepastian dari pihak Dinas kapan perbaikan itu dilakukan.
Atas hal tersebut, rekan-rekan media telah menyampaikan pemberitaan tersebut kepada Wali Kota Medan dan Inspektorat Kota Medan dan juga Gubernur, melalui pesan WhatsApp, agar menjadi bahan pengawasan dan perhatian.
TEMUAN KEDUA: PLANG RP 5,2 MILIAR, TANGGAL TAK SESUAI FAKTA LAPANGAN
Belum selesai persoalan pertama, muncul temuan kedua di lokasi yang tidak jauh dari lokasi pertama.
Proyek Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Jl. Jemadi, Sp. Jl. Gunung Krakatau ke arah Sp. Jl. Suralman, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Timur, dengan nilai Rp. 5.231.960.812,00 dan dilaksanakan oleh CV. Razkho Jaya, juga ditemukan bermasalah.
Berdasarkan plang proyek yang terpasang di lokasi, dengan Nomor: 013/SP/24.13/APBD/2026, pekerjaan tersebut tertulis tanggal 15 Juli 2026.
Namun berdasarkan pantauan Tim Rekan Media Sumut di lapangan, pekerjaan tersebut baru dikerjakan sekitar 2 minggu terakhir, yaitu akhir Oktober 2026. Foto plang diambil pada Rabu, 11 November 2026, dan pada saat itu pekerjaan baru mulai berjalan.
Terdapat selisih waktu sekitar 3 bulan lebih antara tanggal di plang dengan tanggal pelaksanaan sebenarnya di lapangan.
Untuk temuan kedua ini, Tim Rekan Media Sumut sudah mengirimkan konfirmasi kepada Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan pada Kamis, 12 November 2026 pukul 09.00 WIB, dengan tiga pertanyaan:
1. Apakah benar pekerjaan ini dimulai sejak 15 Juli 2026 sesuai plang?
2. Jika benar dimulai sejak Juli, mengapa di lapangan pekerjaan baru terlihat dikerjakan sekitar 2 minggu terakhir?
3. Apakah ada adendum / perubahan jadwal pelaksanaan yang menyebabkan keterlambatan tersebut?
Namun konfirmasi tersebut, hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas SDABMBK Kota Medan belum memberikan tanggapan.
TOTAL Rp 7,7 MILIAR DIPERTANYAKAN
Jika ditotal, dua proyek drainase di Medan Timur ini bernilai lebih dari Rp. 7,7 miliar, yakni Rp. 2.484.122.990 + Rp. 5.231.960.812,00. Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya pelaksanaan proyek harus transparan, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan kepada masyarakat atas ketidaktransparan tersebut, ada apa?!. dan mengapa.??!
Rekan media berharap janji tindak lanjut yang pernah disampaikan, “akan segera kami tindaklanjuti sebagai koreksi dan penindakan teguran terhadap pihak pelaksana”, benar-benar dibuktikan di lapangan, bukan hanya sekedar janji, demi transparansi penggunaan anggaran daerah.
Tim Rekan Media Sumut akan terus mengawal kedua proyek ini dan membuka ruang hak jawab bagi pihak terkait.
Tim Rekan Media Sumut
Medan, 12 November 2026
