Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Berita

DPC GMNI Kota Medan apresiasi kinerja Polrestabes Medan ungkap dugaan mafia tanah dan penyalahgunaan narkotika

badge-check

DPC GMNI Kota Medan apresiasi kinerja Polrestabes Medan ungkap dugaan mafia tanah dan penyalahgunaan narkotika Perbesar

Media Indonesia MEDAN – Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kota Medan melalui Ketua DPC GMNI Kota Medan, Damses Sianturi, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak, S.I.K., M.H., atas langkah tegas dalam mengungkap dugaan tindak pidana mafia tanah di kawasan Selambo yang berkaitan dengan aset negara milik PTPN 1 Regional 1.

Damses Sianturi menilai, pengungkapan perkara dugaan penipuan dan penggelapan lahan seluas kurang lebih 25 hektare dengan potensi kerugian korban mencapai Rp4,9 miliar merupakan langkah penting dalam penegakan hukum sekaligus perlindungan terhadap aset negara.

“Kami dari DPC GMNI Kota Medan mengapresiasi kinerja Polrestabes Medan di bawah kepemimpinan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak. Pengungkapan kasus ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum harus hadir dan bertindak tegas terhadap segala bentuk dugaan praktik mafia tanah, terlebih jika menyangkut aset negara,” ujar Damses Sianturi.

Lebih lanjut, Damses menyampaikan bahwa langkah kepolisian melakukan pengembangan perkara melalui penggeledahan di sejumlah lokasi di kawasan Jermal patut diapresiasi. Terlebih, dalam proses tersebut ditemukan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, termasuk alat isap sabu, pil yang diduga narkotika, serta catatan transaksi yang saat ini masih didalami penyidik.

Menurutnya, temuan tersebut harus menjadi pintu masuk bagi aparat kepolisian untuk melakukan penyelidikan lebih mendalam terhadap kemungkinan adanya aktivitas penyalahgunaan maupun peredaran gelap narkotika di lokasi-lokasi tersebut.

“Kami berharap Polrestabes Medan tidak berhenti hanya pada pengungkapan dugaan mafia tanah. Temuan barang-barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika juga harus ditindaklanjuti secara serius dan profesional. Apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, maka harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Ia juga menegaskan bahwa dugaan praktik jual beli lahan yang masih berstatus Hak Guna Usaha (HGU) aktif harus diusut secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara maupun masyarakat.

DPC GMNI Kota Medan turut mendorong kepolisian untuk menelusuri aliran dana sebesar Rp4,9 miliar, mengungkap peran masing-masing pihak yang diduga terlibat, serta memastikan keberadaan dua orang lainnya yang hingga saat ini masih dalam pengejaran aparat penegak hukum.

“Jangan sampai perkara ini hanya berhenti pada satu orang tersangka. Seluruh pihak yang memiliki keterkaitan harus diperiksa berdasarkan alat bukti dan fakta hukum. Kami juga mendorong agar aset negara yang menjadi objek perkara mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal,” tambahnya.

Sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial dalam mengawal kepentingan rakyat, DPC GMNI Kota Medan menyatakan akan terus memberikan perhatian terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut.

Damses berharap kepemimpinan Kombes Pol. Dr. Jean Calvijn Simanjuntak dapat terus mendorong penguatan penegakan hukum di Kota Medan, baik dalam pemberantasan mafia tanah, penyalahgunaan narkotika, maupun berbagai bentuk kejahatan lainnya yang merugikan masyarakat.

Ia juga menekankan bahwa apresiasi yang disampaikan GMNI bukan berarti menghilangkan fungsi kontrol sosial mahasiswa terhadap institusi penegak hukum. Sebaliknya, apresiasi tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap langkah penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

“Kami percaya bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. GMNI akan terus mengawal proses ini agar berjalan secara transparan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat,” tutup Damses Sianturi.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

IJLS Laporkan PT Tebing Tondong Jaya Ke Mabes Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Hukum dan Operasional SPBE

13 Nov 2026 - 12:34 WIB

IJLS Laporkan PT Tebing Tondong Jaya Ke Mabes Polri Terkait Dugaan Pelanggaran Hukum dan Operasional SPBE

Siswa Diklapa Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla, Edukasi Masyarakat Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Dibakar

10 Nov 2026 - 12:19 WIB

Siswa Diklapa Laksanakan Penyuluhan Pencegahan Karhutla, Edukasi Masyarakat Bahaya Membuka Lahan dengan Cara Dibakar

LANTAM Sumut Geruduk KPK, Desak Usut Dugaan Gratifikasi PBG dan Jual Beli Proyek di Medan

9 Nov 2026 - 17:03 WIB

LANTAM Sumut Geruduk KPK, Desak Usut Dugaan Gratifikasi PBG dan Jual Beli Proyek di Medan

Jumlah Relawan SPPG Dapat Disesuaikan, BGN: Tidak Ada Kewajiban Pengurangan

7 Nov 2026 - 02:48 WIB

Jumlah Relawan SPPG Dapat Disesuaikan, BGN: Tidak Ada Kewajiban Pengurangan

GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat, Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda Harus Diungkap

5 Nov 2026 - 15:45 WIB

GARDA PALAS: Jangan Monopoli Perjuangan Rakyat, Dugaan Penyimpangan Pengelolaan Plasma Era PT Tor Ganda Harus Diungkap
Trending di Berita