Menu

Mode Gelap
Seorang Pria Menggunakan Celana Pendek Dan Berkaos Hitam Nekat Melompat Dari Playover Jamin Ginting Panglima TNI Panen Raya Padi di Lahan Ketahanan Padi Kodam I/BB di Deli Serdang Polres Tanah Karo Terima Kunjungan Komisi I DPRD Kabupaten Lantkat, Bahae Kenakalan Remaja dan Keamanan Daerah Polres Tanah Karo Gelar Patroli Malam, Antisipasi Balap Liar dan Gangguan Kamtibmas di Kabanjahe Polsek Munte Bersama Forkopimca Tanam Jagung Serentak Dukung Swasembada Pangan Polsek Simpang Empat Bersama Forkopimcam Naman Teran Tanam Jagung Serentak, Dukung Program Swasembada Pangan

Berita

Rencana Kominfo Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum: Pro dan Kontra

badge-check


					Rencana Kominfo Wajibkan Publisher Game Berbadan Hukum: Pro dan Kontra Perbesar

NEWS – Pada tanggal 26 Januari 2024, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengumumkan rencananya untuk mewajibkan publisher game yang ada di Indonesia memiliki badan hukum. Rencana ini akan dituangkan dalam peraturan menteri.

Rencana ini mendapat tanggapan yang beragam dari para developer game di Indonesia. Beberapa developer menyambut baik rencana ini, dengan alasan bahwa hal ini akan meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas industri game di Indonesia. Beberapa developer lainnya, terutama yang merupakan indie developer, menyambut rencana ini dengan skeptis, dengan alasan bahwa hal ini akan menyulitkan dan membebani mereka.

Keuntungan dari rencana ini

Rencana Kominfo untuk mewajibkan publisher game berbadan hukum memiliki beberapa keuntungan, antara lain:

  • Meningkatkan profesionalitas dan kredibilitas industri game di Indonesia. Dengan adanya badan hukum, publisher game akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar terhadap game yang mereka rilis. Hal ini akan membuat industri game di Indonesia menjadi lebih profesional dan kredibel.
  • Melindungi masyarakat dari konten game yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pemerintah dapat lebih mudah memantau konten game yang beredar di Indonesia dengan adanya badan hukum. Hal ini akan membantu pemerintah untuk melindungi masyarakat dari konten game yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, seperti kekerasan, pornografi, dan ujaran kebencian.
  • Membantu pemerintah untuk mengembangkan industri game di Indonesia. Dengan adanya badan hukum, pemerintah dapat lebih mudah memberikan bantuan dan dukungan kepada publisher game. Hal ini akan membantu pemerintah untuk mengembangkan industri game di Indonesia.

Kerugian dari rencana ini

Rencana Kominfo untuk mewajibkan publisher game berbadan hukum juga memiliki beberapa kerugian, antara lain:

  • Menyulitkan indie developer. Indie developer biasanya memiliki modal yang terbatas, dan mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan badan hukum. Hal ini akan menyulitkan indie developer untuk menerbitkan game mereka.
  • Membuat industri game menjadi lebih kaku dan tidak inovatif. Regulasi yang terlalu ketat akan menghambat perkembangan industri game. Industri game harus berkembang secara dinamis, dan regulasi yang terlalu ketat akan membuat industri game menjadi lebih kaku dan tidak inovatif.

Perspektif developer game

Beberapa developer game di Indonesia telah memberikan tanggapan mereka mengenai rencana Kominfo ini. Berikut adalah beberapa tanggapan dari developer game di Indonesia:

  • Arief Widhiarto, CEO Anoa Interactive: “Rencana ini akan menyulitkan indie developer untuk menerbitkan game mereka. Indie developer biasanya memiliki modal yang terbatas, dan mereka harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendirikan badan hukum.”

  • Reza Febri Nanda, CEO Gamecom Team: “Rencana ini akan membuat industri game menjadi lebih kaku dan tidak inovatif. Industri game harus berkembang secara dinamis, dan regulasi yang terlalu ketat akan menghambat perkembangannya.”

  • Angga Dwimas Sasongko, CEO Toge Productions: “Rencana ini perlu dikaji ulang dengan cermat. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak dari regulasi ini terhadap industri game di Indonesia.”

Rencana Kominfo untuk mewajibkan publisher game berbadan hukum masih dalam tahap pembahasan. Pemerintah masih menunggu masukan dari para stakeholder di industri game sebelum mengeluarkan peraturan menteri terkait.

Pemerintah perlu mempertimbangkan dengan cermat dampak dari regulasi ini terhadap industri game di Indonesia. Regulasi yang terlalu ketat akan menyulitkan dan membebani indie developer, serta membuat industri game menjadi lebih kaku dan tidak inovatif.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

Seorang Pria Menggunakan Celana Pendek Dan Berkaos Hitam Nekat Melompat Dari Playover Jamin Ginting

11 Juli 2025 - 03:37 WIB

Jum’at Bersih Pemdes Siperkas Dan Masyarakat Giat Gontong Royong Halaman Masjid Dan Persulukan

4 Juli 2025 - 04:24 WIB

Oknum Mantan Kades Suak Jampak Di Duga Jual Tanah Wakaf Pesantren

4 Juli 2025 - 01:26 WIB

Oknum Mantan Kades Suak Jampak Jual Tanah Wakaf Pesantren

3 Juli 2025 - 07:26 WIB

Ketua DPC PKB Kota Medan Hamdan Simbolon Optimis Dapat Fraksi Di DPRD Medan

2 Juli 2025 - 11:19 WIB

Trending di Berita