Medan – Mediaindonesia.Org. Setelah pemberitaan sebelumnya terkait plang proyek drainase di Jl. Suratman, Medan Timur yang tidak lengkap, hingga kini belum ada bukti nyata perbaikan di lapangan. Kepala Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kota Medan, Azmi, yang sebelumnya hanya menjawab “Insyaallah” saat ditanya kapan plang akan dilengkapi, dinilai belum menunjukkan keseriusan dalam menindaklanjuti temuan tersebut.
Padahal proyek Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan di Jl. Suratman, Kelurahan Pulo Brayan Darat I dan II, Kecamatan Medan Timur, yang dikerjakan oleh CV. Nayla Santika itu menelan anggaran sebesar Rp 2.484.122.990. Dengan nilai sebesar itu, publik berhak tahu kapan pekerjaan dimulai, kapan selesai, berapa volumenya, dan siapa konsultan pengawasnya. Namun hingga berita lanjutan ini ditayangkan, informasi penting tersebut masih belum tercantum di plang proyek.
Rekan-rekan media menilai, persoalan ini bukan lagi sekadar soal plang. Ini soal transparansi dan pengawasan penggunaan uang rakyat. Jika di awal saja informasi proyek sudah tidak lengkap, bagaimana masyarakat bisa mengawasi kualitas pekerjaan, volume, dan waktu pelaksanaannya?
Atas hal tersebut, rekan media meminta perhatian serius kepada Wali Kota Medan, Inspektorat Kota Medan, dan DPRD Kota Medan, khususnya Komisi yang membidangi pembangunan, untuk segera turun ke lapangan, memantau langsung, dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut.
“Kami meminta Wali Kota Medan, Inspektorat, dan DPRD Medan untuk tidak tutup mata. Turun, pantau, dan evaluasi. Jangan sampai proyek miliaran rupiah ini berjalan tanpa pengawasan yang jelas,” ujar salah seorang rekan media.
Media juga meminta Inspektorat untuk memeriksa apakah ada kelalaian dari pihak pelaksana maupun pejabat pengawas di Dinas SDABMBK Kota Medan, karena telah membiarkan plang proyek tidak lengkap dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Selain itu, DPRD Kota Medan diminta untuk menjalankan fungsi pengawasannya, memanggil Kadis SDABMBK Kota Medan, Azmi, untuk menjelaskan mengapa plang proyek tidak lengkap, dan sampai kapan perbaikan akan dilakukan secara pasti, bukan hanya dengan jawaban “Insyaallah”.
Rekan media menegaskan, pihaknya akan terus memantau perkembangan proyek ini hingga ada perbaikan nyata di lapangan. Jika dalam waktu yang wajar tidak ada tindak lanjut, media akan kembali menyampaikan temuan ini kepada aparat penegak hukum dan lembaga pengawasan yang lebih tinggi.
Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Proyek yang dibiayai APBD harus terbuka, bisa diawasi, dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Kota Medan.
(Tim/Red)
