Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Uncategorized

Manajemen Kebun Tanah Raja PTPN IV Regional I Kembali Bungkam Soal Dugaan Pemupukan Tak Sesuai SOP di Afdeling V.

badge-check

Manajemen Kebun Tanah Raja PTPN IV Regional I Kembali Bungkam Soal Dugaan Pemupukan Tak Sesuai SOP di Afdeling V. Perbesar

SERGAI — MI.Org – Manajemen PTPN IV Regional I Kebun Tanah Raja kembali menuai sorotan tajam terkait dugaan lemahnya pengawasan operasional di lapangan. Pasalnya, pihak manajemen perusahaan pelat merah tersebut memilih bungkam saat dimintai konfirmasi awak media mengenai dugaan praktik pemupukan di Afdeling V yang dinilai tidak optimal dan menyalahi Standar Operasional Prosedur (SOP).

Upaya konfirmasi telah dilayangkan wartawan kepada Asisten Personalia Kebun (APK) sekaligus Humas Kebun Tanah Raja, Leni Anggraeni Dyah Untari, melalui pesan singkat WhatsApp pada Kamis (12/11/2026). Dalam pesan tersebut, awak media meminta tanggapan terkait temuan lapangan di Afdeling V yang menunjukkan penaburan pupuk dilakukan tidak melingkar, dosis yang diduga tidak sesuai ketentuan, serta kondisi piringan pohon yang belum dibersihkan dari gulma sebelum pemupukan.

Namun, hingga berita ini diterbitkan pada Selasa (17/11/2026), pihak Humas Kebun Tanah Raja belum memberikan jawaban maupun klarifikasi resmi, meski pesan konfirmasi tersebut terpantau telah terkirim dengan tanda centang dua.

Dampak Finansial dan Teknis.

Sorotan terhadap dugaan penyimpangan SOP pemupukan di Afdeling V ini memiliki urgensi tinggi karena berkaitan langsung dengan efisiensi anggaran negara. Dalam industri perkebunan kelapa sawit, biaya pemupukan merupakan salah satu komponen pengeluaran terbesar dalam pos pemeliharaan tanaman.

Berdasarkan pengamatan di lokasi, penaburan pupuk di atas piringan yang masih dipenuhi gulma berisiko membuat unsur hara terserap oleh rumput liar atau hanyut terbawa air hujan. Selain itu, pola tabur yang tidak merata dikhawatirkan dapat merusak perakaran tanaman dan menurunkan potensi produktivitas panen perusahaan.

Kondisi ini turut memunculkan dugaan adanya persoalan pengawasan manajerial yang lebih luas, mengingat sebelumnya pihak manajemen kebun juga sempat mengakui adanya kendala pengendalian gulma dan serangan hama di hadapan legislatif daerah.

Sorotan Transparansi Publik dan Teguran DPRD.

Sikap tertutup manajemen Kebun Tanah Raja dinilai bertolak belakang dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta semangat kemitraan pers yang sempat digaungkan perusahaan bersama organisasi wartawan setempat.

Sebagai bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), manajemen PTPN IV terikat pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Dalam regulasi tersebut, BUMN dikategorikan sebagai Badan Publik yang berkewajiban menyediakan informasi yang akurat dan akuntabel terkait penggunaan anggaran maupun pengelolaan operasional perusahaan.

Ketertutupan komunikasi manajemen Kebun Tanah Raja terhadap insan pers sejatinya juga pernah mendapat teguran keras dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPRD Kabupaten Serdang Bedagai. Kala itu, Ketua Komisi II DPRD Sergai secara tegas mengingatkan jajaran manajemen PTPN agar bersikap terbuka dan tidak menghindar dari upaya konfirmasi lapangan yang dilakukan wartawan.

Desakan Audit dan Ruang Hak Jawab.

Atas berulangnya sikap bungkam manajemen serta temuan teknis di Afdeling V tersebut, jajaran direksi Holding Perkebunan Nusantara (PTPN III Persero) dan manajemen PTPN IV Regional I didesak untuk segera turun tangan melakukan audit operasional dan investigasi menyeluruh di Kebun Tanah Raja. Langkah evaluasi dinilai mendesak guna mencegah potensi pemborosan anggaran pemeliharaan tanaman dan memperbaiki tata kelola komunikasi publik di unit kebun tersebut.

Hingga berita ini diturunkan, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi manajemen PTPN IV Regional I Kebun Tanah Raja maupun pihak terkait lainnya guna menjaga keberimbangan informasi sesuai amanat UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.  (Syahrial).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Publik Bertanya Ada Apa?!…Ditegur Tak Diperbaiki, Dikonfirmasi Tak Dibalas, Kini Muncul Lagi Proyek Diduga Tanpa Plang di Medan Timur

16 Nov 2026 - 17:20 WIB

Publik Bertanya Ada Apa?!…Ditegur Tak Diperbaiki, Dikonfirmasi Tak Dibalas, Kini Muncul Lagi Proyek Diduga Tanpa Plang di Medan Timur

Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sergai Bungkam Soal Dugaan Solar Ilegal di PT Duta Hita Jaya, Polda Sumut Diminta Turun Tangan.

16 Nov 2026 - 00:43 WIB

Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sergai Bungkam Soal Dugaan Solar Ilegal di PT Duta Hita Jaya, Polda Sumut Diminta Turun Tangan.

Ini Sosok Brigjen Pol. Dr. dr. Antonius Ginting, Putra Karo yang Pulang Mengabdi untuk Tanah Kelahirannya

15 Nov 2026 - 09:51 WIB

Ini Sosok Brigjen Pol. Dr. dr. Antonius Ginting, Putra Karo yang Pulang Mengabdi untuk Tanah Kelahirannya

Kawal Kepastian Hukum Lahan, KADIN Lampung dan Pemerhati Pertanahan Sinergi Sukseskan Kawasan Industri Lampung Selatan.

14 Nov 2026 - 11:12 WIB

Kawal Kepastian Hukum Lahan, KADIN Lampung dan Pemerhati Pertanahan Sinergi Sukseskan Kawasan Industri Lampung Selatan.

Diskusi Strategi Pengadaan Tanah Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan. 

13 Nov 2026 - 13:01 WIB

Diskusi Strategi Pengadaan Tanah Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan. 
Trending di Uncategorized