Lampung Selatan – MI.Org – Diskusi strategi pengadaan tanah untuk Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan, digelar dengan menghadirkan empat pihak kunci yang akan mengawal kawasan ini dari tahap awal hingga operasional, Jum’at, (13/11/2026).
Diskusi ini menjadi penting karena pengadaan tanah adalah fondasi pertama. Tanpa lahan yang clear and clean investasi akan terhambat.
Peserta Diskusi PT Panca Properti Nusantara (P2N): Tim pelaksana pekerjaan pengadaan tanah PT Leantis Energi: Pengelola Kawasan Industri Energi Terpadu.
BUMD Lampung Selatan Maju: Pendukung dan perpanjangan tangan Pemerintah Daerah KADIN Lampung Selatan: Pendukung dan jembatan bagi investor.
Penyampaian Direktur BUMD Lampung Selatan Maju bahwa BUMD sangat mendukung adanya rencana kawasan industri untuk pemerataan ekonomi masyarakat.
Dukungan tersebut ditegaskan bukan hanya sebagai dukungan administratif, tetapi sebagai komitmen untuk memastikan kawasan industri ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Selatan. Pemerataan ekonomi yang dimaksud meliputi terbukanya lapangan kerja, tumbuhnya usaha lokal dan UMKM penyangga, serta meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah, bukan hanya keuntungan bagi investor dan pengelola kawasan.
Sebagai BUMD Lampung Selatan Maju diposisikan sebagai penjamin kepastian dari sisi daerah, agar proses pengadaan tanah berjalan sejalan dengan kepentingan Pemkab, Pemprov, dan masyarakat.
Penyampaian Direktur PT.Panca Properti Nusantara bahwa pihaknya sebagai tim pelaksana pekerjaan pengadaan tanah akan melaksanakan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Komitmen tersebut menjadi pegangan utama dalam seluruh tahapan, yaitu:
Tertib prosedur: Mengikuti tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil sesuai UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan PP No. 19 Tahun 2021. Kawasan industri hulu dan hilir minyak dan gas yang diprakarsai dan atau dikuasai oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, dan BUMD masuk dalam kategori kepentingan umum dalam regulasi tersebut. • Ganti kerugian yang layak dan adil: Penilaian tidak berpatokan pada NJOP saja, tetapi melalui penilai publik atau KJPP, mencakup tanah, bangunan, tanaman, dan kerugian lain yang dapat dinilai. Musyawarah, bukan pemaksaan: Setiap tahapan didahului inventarisasi, konsultasi publik, dan musyawarah dengan pihak yang berhak. Tidak ada pembebasan sepihak. • Clear and clean: Setiap bidang yang dibebaskan harus jelas alas haknya, jelas batasnya, dan jelas siapa pihak yang berhaknya, termasuk untuk bidang yang masih beralas girik, Letter C, atau waris belum pecah.
Peran Pengelola dan Pendukung.
PT Leantis Energi sebagai pengelola Kawasan Industri Energi Terpadu menegaskan kebutuhan akan lahan yang siap bangun. Kawasan ini direncanakan untuk fasilitas pengolahan minyak mentah atau kilang minyak, industri hilir oleokimia, hingga industri kimia lainnya.
KADIN Lampung Selatan hadir sebagai pendukung yang memastikan iklim investasi tetap aman, nyaman, dan berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan MoU yang sebelumnya telah ditandatangani PT Panca Properti Nusantara, BUMD Lampung Selatan Maju, dan KADIN Lampung Selatan, di mana P2N sebagai mitra pengembang kawasan, BUMD sebagai representasi Pemerintah Daerah, dan KADIN sebagai wadah pengusaha.
Strategi yang Disepakati dalam Diskusi
Dari diskusi tersebut, dirumuskan lima strategi utama:
1. Pembagian tugas yang tegas
PT Leantis Energi sebagai pengelola kawasan, P2N sebagai pelaksana pengadaan tanah, BUMD sebagai pengawal daerah, dan KADIN sebagai pengawal investor. Tidak ada tumpang tindih kewenangan.
2. Bertahap dan terukur.
Berkoordinasi dengan Instansi Pemerintahan desa dan kecamatan untuk mitigasi awal guna mengurangi risiko
3. Audit legal di depan.
Inventarisasi menyeluruh sebelum negosiasi: status sertifikat, girik, waris, HGU, dan kesesuaian dengan RDTR Katibung. Bidang yang bermasalah diselesaikan pemberkasannya dulu, bukan dibeli dalam kondisi sengketa.
4. Pendekatan sosial yang transparan.
Konsultasi publik, sosialisasi tahapan, dan pendampingan warga dilakukan sejak awal. Warga harus tahu tahapan, tahu dasar penilaian, dan tahu haknya dalam musyawarah.
5. Investasi aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Pengadaan tanah yang tertib hukum adalah jaminan pertama bagi investor. Jika tanahnya bermasalah, investor tidak akan nyaman. Jika masyarakatnya dirugikan, investasi tidak akan berkelanjutan.
Diskusi ditutup dengan rencana bahwa seluruh pihak akan berjalan dalam satu komando: BUMD mendukung dari sisi daerah dan pemerataan ekonomi, P2N melaksanakan pengadaan tanah sesuai peraturan perundang-undangan, PT Leantis Energi mengelola kawasan secara profesional, dan KADIN mengawal investor.
Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung disiapkan bukan hanya sebagai proyek industri, tetapi sebagai motor pemerataan ekonomi Lampung Selatan. (Red).
