SERGAI – MI.Org – Praktik dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ilegal dalam skala besar (berton-ton) di wilayah hukum Polres Serdang Bedagai (Sergai) mulai memicu sorotan tajam dari publik. Dugaan ini mengarah pada operasional PT Duta Hita Jaya (DHJ), sebuah perusahaan kontraktor pipa gas yang berlokasi di Jalinsum Medan – Tebing Tinggi, Dusun 5, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai, Sumatera Utara, Senin, (09/11/2026).
Berdasarkan informasi lapangan, kecurigaan muncul lantaran aktivitas pasokan solar ke gudang perusahaan tersebut diduga tidak sesuai prosedur standar industri. Armada yang digunakan adalah mobil tangki polos tanpa keterangan identitas perusahaan (PT) penyalur resmi BBM industri. Tak hanya itu, penampungan solar berkapasitas berton-ton tersebut dilaporkan hanya menggunakan wadah penampung berupa fiber plastik (IBC Tote Tank), bukan tangki khusus yang berizin dan memenuhi standar keselamatan kerja serta lingkungan. Aktivitas ini juga disinyalir berjalan tanpa adanya koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa (Pemdes) setempat.
Untuk menjaga keberimbangan informasi (cover both sides), wartawan telah melayangkan konfirmasi resmi kepada Kasat Reskrim Polres Sergai, IPTU Toman Febriandi Sibuea, sejak Rabu (04/11/2026). Pesan konfirmasi yang dikirimkan mempertanyakan langkah penindakan hukum terkait indikasi armada tangki polos dan wadah solar ilegal yang diragukan asal-usulnya tersebut.
Namun sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan pada Senin (09/11/2026), perwira pertama Polri tersebut memilih bungkam. Meski pesan konfirmasi melalui aplikasi WhatsApp telah menunjukkan status terbaca (centang dua biru), IPTU Toman Febriandi Sibuea sama sekali tidak memberikan respons maupun kejelasan mengenai tindakan hukum yang akan diambil. Terlebih lagi, belum ada tindakan nyata di lapangan yang diambil oleh Sat Reskrim Polres Sergai pasca informasi awal ini disampaikan oleh wartawan.
Sorotan Tata Kelola Pelayanan Publik dan Aspek Hukum.
Sikap diam yang ditunjukkan oleh Kasat Reskrim Polres Sergai selama hampir sepekan ini dinilai tidak sejalan dengan standar baku pelayanan publik kepolisian. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), institusi Polri sebagai badan publik memiliki kewajiban untuk memberikan tanggapan yang transparan atas isu yang menyangkut kepentingan masyarakat luas, terlebih mengenai dugaan tindak pidana.
Secara administratif dan etika profesi penegakan hukum (Perpol No. 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian), tindakan mengabaikan informasi awal dari media dapat dikategorikan sebagai bentuk ketidakprofesionalan (unprofessional conduct) atau pengabaian kewajiban pelayanan (neglect of duty). Sikap menutup diri ini dikhawatirkan dapat memicu persepsi negatif atau dugaan liar di tengah masyarakat terkait adanya pembiaran (omission) terhadap praktik industri yang berpotensi melanggar hukum.
Secara regulasi, pengangkutan dan niaga BBM untuk sektor industri wajib memiliki izin usaha resmi dari Kementerian ESDM/BPH Migas. Penggunaan sarana angkut tanpa identitas resmi serta wadah yang tidak terstandarisasi dalam jumlah tonase besar mengindikasikan adanya potensi pelanggaran serius terhadap Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam UU Cipta Kerja.
Laporan dan informasi awal dari rekan media seharusnya menjadi dasar kuat bagi jajaran Satreskrim Polres Sergai untuk segera melakukan penyelidikan lapangan (pulbaket), bukan justru didiamkan.
Publik kini menaruh harapan besar kepada Kapolres Sergai AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., untuk segera turun tangan mengevaluasi kinerja jajarannya. Respons cepat dan tindakan tegas yang terukur dari pimpinan tertinggi Polres Sergai sangat dinantikan, sejalan dengan komitmen Kapolri dan Kapolda Sumatera Utara yang baru, yang tengah gencar memberantas segala bentuk penyalahgunaan dan niaga BBM ilegal di tanah air.
Hingga saat ini, pihak redaksi media masih terus membuka ruang komunikasi dan hak klarifikasi seluas-luasnya bagi Kasat Reskrim Polres Sergai maupun manajemen PT Duta Hita Jaya guna menjamin keberimbangan berita sesuai dengan amanat UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Syahrial).
