SERGAI – MI.Org – Dugaan maraknya penyedia jasa internet (Wi-Fi) ilegal dengan model reseller atau RT/RW Net di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) mulai memicu keresahan. Infrastruktur jaringan internet yang diduga tanpa izin resmi tersebut dilaporkan marak beroperasi, di antaranya di Desa Liberia dan Desa Setrak, Senin, (09/11/2026).
Namun, upaya konfirmasi wartawan guna mendapatkan kejelasan dan edukasi hukum bagi masyarakat dari pihak berwenang justru membentur dinding tebal. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Sergai, Nurchinta Depi Tambunan, S.Si., dinilai tidak responsif dan terkesan menghindar saat dikonfirmasi oleh awak media terkait persoalan tersebut.
Berdasarkan data yang dihimpun, upaya konfirmasi tertulis telah dilayangkan wartawan sejak Kamis, 29 Oktober 2026. Melalui pesan WhatsApp, wartawan mempertanyakan dugaan keberadaan RT/RW Net ilegal yang memanfaatkan tiang listrik PLN sebagai sarana kabel optik tanpa izin resmi, serta ketiadaan struk pembayaran sah bagi konsumen di dua desa tersebut.
Pada hari pertama konfirmasi (29/10), Kadis Kominfo sempat membalas singkat, “Masih rapat pak,” yang kemudian dilanjutkan dengan arahan, “Langsung aja ke kantor ya pak… Jumpa saya boleh, jumpa kabid yg menangani juga boleh.”
Merespons arahan tersebut, wartawan berupaya menjadwalkan ulang pertemuan langsung. Pada Jumat (30/10), wartawan kembali meminta waktu untuk menghadap, namun Nurchinta menjawab tidak bisa karena adanya agenda lain. “Gak bisa hari bg, persiapan giat pramuka kami,” tulisnya.
Upaya koordinasi kembali berlanjut pada Kamis, 5 November 2026, di mana wartawan kembali mengirimkan pesan izin untuk menghadap ke kantor Diskominfo Sergai. Namun, hingga berita ini ditayangkan pada Senin, 9 November 2026, pesan tersebut tidak mendapatkan jawaban, dan belum ada klarifikasi resmi maupun kepastian jadwal dari pihak Kadis Kominfo Sergai.
Disorot dari Sisi Etika Birokrasi dan Fungsi Kominfo.
Sikap diam dan tidak adanya kepastian jadwal pertemuan dari pihak Diskominfo Sergai selama lebih dari 10 hari ini dinilai bertolak belakang dengan fungsi utama dinas tersebut. Sebagai instansi yang membidangi manajemen informasi publik, kehumasan Pemkab, dan tata kelola sarana telekomunikasi, Kominfo seharusnya menjadi garda terdepan dalam transparansi informasi.
Sementara pengawasan terhadap tata kelola sarana telekomunikasi dan penataan jaringan infrastruktur di daerah merupakan ranah teknis yang melibatkan Diskominfo. Lembaga ini seharusnya berada di garda terdepan untuk melakukan kroscek lapangan guna melindungi masyarakat dari layanan ilegal.
Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, setiap penyelenggara negara berkewajiban memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan responsif. Sikap mengabaikan konfirmasi mengenai isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan penegakan hukum di daerah berpotensi mencederai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Selain itu, keterbukaan informasi atas isu infrastruktur ini juga dilindungi oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Persoalan teknis seperti maraknya jaringan optik di tiang PLN tanpa izin semestinya segera direspons dengan tindakan kroscek lapangan di Desa Liberia dan Desa Setrak demi memberikan kepastian hukum dan edukasi bagi warga.
Ketidakjelasan sikap dari Diskominfo Sergai ini dikhawatirkan dapat menimbulkan persepsi negatif atau dugaan pembiaran di tengah masyarakat terhadap operasional RT/RW Net yang tidak memiliki legalitas resmi.
Masyarakat dan publik kini menaruh atensi besar terhadap persoalan ini. Diharapkan, pihak pemangku kebijakan yang lebih tinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai serta Aparat Penegak Hukum (APH) agar dapat segera mengambil tindakan cepat, tepat, dan komprehensif guna menertibkan dugaan pelanggaran infrastruktur telekomunikasi di lapangan jika instansi terkait dinilai lamban merespons. (Syahrial).
