Media Indonesia | Deli Serdang– Keberadaan pabrik kasur di Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mendadak menjadi sorotan tajam publik. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa langsung di lokasi, Selasa (17/03/2026), menyikapi dugaan pelanggaran hukum yang kian menguat.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas operasional pabrik yang dinilai “misterius” dan belum memiliki kejelasan dari berbagai aspek legalitas. Mulai dari perizinan usaha, kesesuaian tata ruang, hingga status lahan yang digunakan, semuanya dipertanyakan.
Berdasarkan hasil observasi lapangan dan informasi dari masyarakat sekitar, pabrik kasur tersebut diduga berdiri di atas lahan garapan eks Hak Guna Usaha (HGU) milik perkebunan negara (eks PTPN). Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya persoalan hukum dalam pemanfaatan lahan tersebut.
Koordinator aksi, Muhammad Zuhri,dalam orasinya menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh dianggap sepele karena menyangkut kepastian hukum dan kepentingan masyarakat luas.
“Kalau benar pabrik ini berdiri di atas lahan negara tanpa dasar hukum yang jelas, maka ini adalah pelanggaran serius. Negara tidak boleh kalah dengan praktik seperti ini,” tegasnya di hadapan massa aksi.
Selain persoalan lahan, massa juga menyoroti keberadaan pabrik yang berada di tengah kawasan pemukiman warga. Aktivitas produksi yang berlangsung dinilai berpotensi menimbulkan gangguan, mulai dari debu produksi, kebisingan mesin, hingga limbah yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat.
“Industri tidak bisa berdiri sembarangan di tengah pemukiman. Ada aturan tata ruang dan lingkungan yang harus dipatuhi,” lanjut Zuhri.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, di antaranya mendesak dilakukannya audit menyeluruh terhadap legalitas operasional pabrik kasur tersebut.
Mereka juga meminta agar aktivitas pabrik dihentikan sementara sampai seluruh aspek hukum, termasuk izin usaha, status lahan, dan dokumen lingkungan hidup, dinyatakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Tekanan juga diarahkan kepada pemerintah daerah agar tidak melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
“Jika tidak ada tindakan tegas, maka ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di daerah,” ujar Zuhri.
Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian dan diwarnai orasi-orasi keras dari massa yang menyuarakan tuntutan penegakan hukum secara adil dan transparan.
Forum Mahasiswa dan Rakyat Sumatera Utara menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pemerintah. Mereka bahkan membuka kemungkinan untuk kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan tidak direspons.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang maupun pengelola pabrik kasur terkait dugaan yang disampaikan oleh massa aksi. (Tim)
