Menu ✖

Mode Gelap
Perubahan APBD 2026 Disepakati, Bupati Karo Dorong Percepatan Realisasi Mantap! Pendapatan Kabupaten Karo Naik Rp 12,2 Miliar pada P-APBD 2026, Sektor Kesehatan Jadi Penopang Syafii Efendi : AMIK Polibisnis Perdagangan siap berikan dampak nyata bagi industri PW IPA Sumut Soroti Peredaran Narkoba di Jermal XV, Minta Kapolda Evaluasi Kapolrestabes Medan Pakar Hukum Assoc. Prof. Dr. Ali Yusran Gea, SH. MKn. MH : “Surat Dakwaan JPU Gunungsitoli Cacat Hukum Dan Berpotensi Batal Demi Hukum Jalan Kampung Tarutung Tak Tersentuh APBD, Imamuddin Ketua PSI Labura Turun Tangan Buka Kantong Sendiri

Berita

DPW PPM Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II Soal Dugaan Tipikor Kepala Satker BBPJN I Sumut

badge-check


					DPW PPM Sumut Gelar Aksi Unjuk Rasa Jilid II Soal Dugaan Tipikor Kepala Satker BBPJN I Sumut Perbesar

Media Indonesia | Medan – Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Pemuda MAS Sumatera Utara (DPW PPM Sumut) menggelar aksi unjuk rasa terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kepala Satker BBPJN I Sumut di Kantor Direktorat Jenderal Bina Marga Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional-I, Jalan Sakti Lubis No. 1, Siti Rejo I, Medan Kota, Sitirejo II, Kec. Medan Amplas, Kota Medan.

Aksi yang berlangsung pada Kamis, (27/03/25) siang hari itu ditanggapi oleh David Bagian Humas, yang mengatakan bahwa hal ini sudah disampaikan kepada Satker dan PPK, namun belum ada jawaban dari mereka.

Dalam aksinya, Ketua Umum DPW PPM Sumut, M. Zulfahri Tambusai S.H menyampaikan bahwa aksi mereka pengawasan sehingga berjalannya pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Ia menduga telah terjadi dugaan korupsi yang merupakan anggaran APBN Tahun 2023 berdasarkan dengan adanya temuan itu diduga terkait konspirasi curang dalam proyek Jalan Lahusa Gomo Jabupaten Nias Selatan senilai Rp.49.000.000.000.00 pada T.A 2023 yang bersumber dari APBN.

Bukan hanya itu, pihaknya menduga bahwa proyek pekerjaan tersebut bermasalah yang dikerjakan oleh PT. RSR. PPK, dan rekanan dengan nomor kontrak 07/KTR-APBN/Bb.2.Wils.3/PPK.3.5 2023, pertanggal 31 Juli 2023 bergandengan dengan proyek Bronjong.

“Maka kami duga dalam hal ini mengacu adanya indikasi korupsi dan mark up yang mengakibatkan kerugian keuangan negara,” ujarnya.

Pihaknya juga menegaskan bahwa dengan hadirnya mereka saat ini sebagai bentuk komitmen dalam mengawal kasus ini hingga tuntas.

Diakhir unjuk rasa, Fahri sapaan akrabnya mendesak pihak Aparat Penegak Hukum agar segera memeriksa Kepala Satker BBPJN I Sumut dan berharap kepada Gubernur Sumut yang baru untuk segera mencopotnya. (Septian Hernanto)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Baca Lainnya

PW IPA Sumut Soroti Peredaran Narkoba di Jermal XV, Minta Kapolda Evaluasi Kapolrestabes Medan

30 September 2026 - 17:45 WIB

Jalan Kampung Tarutung Tak Tersentuh APBD, Imamuddin Ketua PSI Labura Turun Tangan Buka Kantong Sendiri

30 September 2026 - 14:58 WIB

Dikunjungi Ibu Wapres Selvi Gibran, Produk Kriya Binaan PTPN IV PalmCo Curi Perhatian di Kriyanusa 2026

29 September 2026 - 15:10 WIB

Polsek Medan Baru diduga Lamban, Seminggu Usai Laporan Terduga Pelaku Penggelapan Masih Berkeliaran

27 September 2026 - 05:09 WIB

PW HIMMAH Sumut Jalin MoU Bersama Bank Sumut Wujudkan Integrasi KTA Digital

26 September 2026 - 08:28 WIB

Trending di Berita