BOGOR,Mediaindonesia.org // Judul tulisan ini secara sengaja mengaitkan Muktamar NU Tambakberas dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) Sumarecon, Bogor. Karena ada sejumlah hal yang potensial terjadi pada PBNU hasil Muktamar NU Tambakberas, pasca operasi oleh KPK tersebut.
Pertama (dan kemungkinan yang terberat), gugatan berikut ganjalan SK dari kementerian hukum.
Kemungkinan ini secara faktual menemukan pembenaran. Data lapangan menyebut kaitan muktamar dengan OTT. Data juga hilir mudik di medsos, adanya kyai anggota Ahlul Halli Wal ‘Aqdi ( Ahwa), yang mengembalikan bisyaroh muktamar. Bahkan data-data di semua platform (FB, YouTube, tik tok dan Instagram) menyebut nominal dalam rupiah maupun dalam bentuk dolar Amerika.
Kedua (ini juga tidak kalah berat), ada gelagat mobilisasi dan konsolidasi atas PWNU dan PCNU, juga PCINU. Konsolidasi terutama atas PWNU, PCNU maupun PCINU yang “bersih”, steril dari awu anget OTT.
Ketiga, pemanggilan atas sejumlah tokoh dan kyai iconik di NU oleh KPK dan juga oleh pengadilan Tipikor.
Dengan dasar equality before the law, para fihak (termasuk para kyai ataupun anggota Ahwa), manakala kesaksiannya dibutuhkan, tidak bisa menghindari pemanggilan pengadilan dan tidak bisa diwakilkan.
Antisipasi dan Langkah Peredam
Pasca muktamar Tambakberas dan setelah pembubaran panitia muktamar ke-35, hanta Rois Aam kyai Miftahul Akhyar dan Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfud (Gus Kikin), yang memiliki otoritas berbicara atas nama PBNU.
Selebihnya forum-forum partikelir semacam “Forum Qonun Asasi” yang diinisiasi oleh Syamsudin M Pay, atau pernyataan Ipul (mantan ketua panitia muktamar), tidak representatif bicara tentang hasil muktamar Tambakberas.
Lebih-lebih ketika pernyataan mereka berdua dikonstruksi sebagai measuring, alat ukur untuk menilai keabsahan muktamar.
Untuk kepentingan menyelamatkan produk dan hasil muktamar NU Tambakberas, tidak ideal kehadiran M Pay maupun Ipul. Justru sebaliknya, pernyataan mereka memperkeruh situasi.
Baik secara subyek ataupun obyek pembahasan, M Pay dan Ipul adalah bagian dari “penulis” skenario muktamar Jombang. Publik menyaksikan, skenario di muktamar itu, penuh intrik dan memicu badai polemik. Polemik tentang komposisi Ahwa, karantina maupun gugurnya keputusan komisi organisasi di pleno terkait masa Iddah politik. Dinamika dan kontroversi muktamar tersebut bahkan mengalir jauh hingga ke Sumarecon Bogor.
Ipul adalah ketua panitia “merangkap” tim pemenangan. Paralel dengan M
Pay: dia disebut-sebut banyak orang sebelum, pada pelaksanaan hingga pasca muktamar (qablal muktamar, ‘indal muktamar wa ba’dal muktamar), sebagai tim inti pemenangan Gus Kikin.
Ada sejumlah langkah kreatif meski berbau spekulatif yang bisa dilakukan oleh hanya dua orang atas nama PBNU. Dua orang tersebut adalah dua mandataris muktamar ke-35.
Langkah kreatif tetapi spekulatif tersebut hampir pasti bisa sebagai antisipasi untuk meredam prospek kelam PBNU hasil muktamar Tambakberas.
Pertama, Gus Kikin dan kyai Miftah, mengendalikan orang-orangnya untuk tidak melakukan manuver. Kendali yang sama juga untuk mendisiplinkan inner circle kedua mandataris tersebut untuk tidak “berjalan sendiri”, menggelar jumpa pers dengan statemen yang tumpang tindih dengan data dan fakta yang didapat Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dari lapangan.
Disebut tumpang tindih sebab temuan di lapangan KPK menyebut bahwa sebagian duit OTT Sumarecon diindikasikan telah beredar di arena muktamar pada tanggal 27 Agustus. Sementara M Pay menyebut “bagaimana OTT terkait dengan muktamar, muktamar ditutup 31 Agustus, sedang OTT Sumarecon terjadi pada tanggal 17 September.
Kedua, pasca OTT Sumarecon dan dengan disebut-sebutnya Nusron Wahid, ada hal mendesak untuk dilakukan kedua mandataris muktamar. Hal mendesak tersebut adalah mengubah komposisi utama kabinetnya.
Hal ini penting, sebab pasca OTT, dukungan politis atas Rois Aam dan Ketua Umum, turun drastis melemah. Satu-satunya solusi cepat untuk mengembalikan posisi politik kedua mandataris tersebut adalah dengan mengubah komposisi dan wajah kabinetnya terutama Sekjen dan Katib Aam.
Ketiga, kabinet Gus Kikin sangat butuh penyeimbang. Setidaknya ada dua kekuatan penyeimbang yang bisa memperkuat kembali posisi politik kedua mandataris. Dua kekuatan tersebut adalah: kekuatan Raden Saleh dan sisa-sisa pendukung Yahya Tsaquf.
Keempat, demi menyelamatkan kabinetnya, meski dengan berat hati, Gus Kikin dan kyai Miftah, harus men-drop Lukman Edy dan M Nuh dari kandidat Sekjen dan Katib Aam. Sebagai substitusinya, dua slot tersebut bisa dihibahkan ke Raden Saleh dan kubu Yahya.
Komposisi ini ideal dan potensial terjadi. Bukankah politik itu the art of possibility ?
Dr M Sholeh Basyari, Wasekjen PB IKA PMII, direktur eksekutif CSIIS. (Red)
