MEDAN – MI.Org. Dugaan kejanggalan proyek drainase di Kecamatan Medan Timur kini sudah tiga titik, dengan satu pola yang sama: diduga minim transparansi.
Ketua Pimpinan Wilaya (Media Independen Online) MIO Sumut, Fajar Trihatya, SE, menegaskan, rentetan ini patut diduga bukan lagi kelalaian biasa.
“Ini sudah pola. Satu titik kita maklumi, dua titik kita pertanyakan, tiga titik dengan cara berbeda-beda, ini patut diduga sistematis,” tegas Fajar.
1. Jl. Suratman – Plang Diduga Tidak Lengkap
Proyek Rp 2.484.122.990 oleh CV. Nayla Santika. Berdasarkan pantauan tim, plang diduga tidak mencantumkan masa kerja, volume, dan nama konsultan pengawas.
Saat dikonfirmasi, Kadis SDABMBK Kota Medan, Azmi, sempat menjawab: _”Akan segera kami tindaklanjuti sebagai koreksi dan penindakan teguran terhadap pihak pelaksana.”_
Namun saat diminta kepastian waktu perbaikan dan bukti foto, Azmi hanya menjawab _”Insyaallah”_. Hingga berita ini ditayangkan, bukti perbaikan belum diterima tim.
2. Jl. Jemadi – Plang Tertulis 15 Juli, Diduga Baru Kerja Akhir Oktober
Proyek Rp 5.231.960.812 oleh CV. Razkho Jaya, Nomor: 013/SP/24.13/APBD/2026. Di plang tertulis 15 Juli 2026, namun berdasarkan pantauan tim pada 11 November 2026, pekerjaan diduga baru berjalan sekitar 2 minggu terakhir.
Ada dugaan selisih waktu sekitar 3 bulan. Konfirmasi yang dikirim pada 12 November 2026 pukul 09.00 WIB, hingga berita ini ditayangkan belum ditanggapi.
Total dua proyek ini saja sudah lebih dari Rp 7,7 Miliar.
3. Jl. Bambu II – Tanpa Plang, Diduga Proyek Siluman
Temuan terbaru pada Senin (16/11/2026). Berdasarkan pantauan tim, proyek di Jl. Bambu II diduga dikerjakan tanpa plang sama sekali. Tidak terlihat nama kegiatan, nilai kontrak, pelaksana, maupun masa kerja.
Tim menemukan dugaan kesamaan pola pengerjaan, material U-ditch, dan mobilisasi alat berat dengan proyek di Jl. Suratman. Karena itu, patut diduga pelaksananya adalah oknum yang sama.
MIO Sumut menegaskan, pihaknya tidak menuduh adanya tindak pidana korupsi. MIO Sumut hanya menyampaikan dugaan pelanggaran transparansi. Kebenarannya menjadi kewenangan aparat pengawas dan penegak hukum.
MIO SUMUT MENDESAK:
– Wali Kota Medan dan Inspektorat segera turun tangan.
– Dinas SDABMBK segera buka siapa pelaksana ketiga proyek tersebut dan buka dokumen kontraknya.
– BPK dan Aparat Pengawas segera periksa kualitas, volume, dan kesesuaian dengan RAB.
“Kalau sesuai kontrak, tidak ada alasan takut transparan. Tapi kalau satu ditegur diduga tidak diperbaiki, satu dikonfirmasi diduga tidak dibalas, dan satu lagi diduga tanpa plang, publik wajar menduga ada yang tidak beres,” tutup Fajar.
Tim MIO Sumut membuka ruang hak jawab dan hak koreksi bagi seluruh pihak terkait sesuai UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Narahubung:
Ketua MIO Sumut
Fajar Trihatya, SE
Tiiim MIO.









