Menu ✖

Otomatis
Breaking News

Uncategorized

Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sergai Bungkam Soal Dugaan Solar Ilegal di PT Duta Hita Jaya, Polda Sumut Diminta Turun Tangan.

badge-check

Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sergai Bungkam Soal Dugaan Solar Ilegal di PT Duta Hita Jaya, Polda Sumut Diminta Turun Tangan. Perbesar

SERGAI – MI.Org – Sorotan publik terhadap dugaan penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang diragukan asal-usulnya dalam operasional PT Duta Hita Jaya kian menguat. Namun, upaya konfirmasi awak media kepada pucuk pimpinan Polres Serdang Bedagai (Sergai) terkait persoalan tersebut justru menemui jalan buntu.

Kapolres Sergai, AKBP Sah Udur Togi Marito Sitinjak, S.H., S.I.K., M.H., memilih bungkam saat dimintai tanggapan melalui pesan singkat WhatsApp sejak Senin (9/11/2026). Hingga berita ini diturunkan pada Senin (16/11/2026), pesan konfirmasi yang telah terkirim dan berstatus centang dua tersebut belum juga mendapat balasan.

Sikap serupa sebelumnya juga ditunjukkan oleh Kasat Reskrim Polres Sergai, Iptu Toman Febriandi Sibuea. Konfirmasi yang dilayangkan wartawan terkait aktivitas di lokasi proyek kontraktor pipa gas yang berada di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum) Medan–Tebing Tinggi, tepatnya di Dusun V, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Sergai tersebut, turut diabaikan tanpa adanya penjelasan.

Kejanggalan Armada dan Wadah Penampungan BBM.

Sorotan ini bermula dari temuan di lapangan mengenai aktivitas suplai dan penyimpanan solar pada operasional PT Duta Hita Jaya yang diduga tidak sesuai dengan prosedur standar keselamatan maupun regulasi tata niaga BBM industri.

Berdasarkan pantauan, armada pengangkut BBM jenis solar yang masuk ke area tersebut menggunakan truk tangki berwarna biru putih polos, tanpa dilengkapi identitas, nama, maupun logo perusahaan penyalur resmi BBM industri. Selain itu, wadah penampungan solar di lokasi operasional diketahui menggunakan tangki fiber berbahan plastik, bukan tangki standar industri yang dipersyaratkan demi keamanan dan legalitas distribusi.

Dalam pesan konfirmasinya kepada Kapolres Sergai pada 9 November 2026 lalu, wartawan telah memaparkan secara rinci temuan kejanggalan tersebut serta menyampaikan bahwa pihak Kasat Reskrim belum memberikan respons. Namun, rentang waktu tujuh hari ternyata tidak cukup bagi jajaran Polres Sergai untuk memberikan keterangan resmi kepada publik.

Disayangkan, Berpotensi Menyalahi Prinsip Pelayanan Informasi Publik.

Sikap diam Kapolres dan Kasat Reskrim Polres Sergai ini sangat disayangkan. Pasalnya, konfirmasi wartawan sejatinya merupakan pemberitahuan awal (informasi publik) mengenai adanya dugaan aktivitas yang berpotensi melanggar hukum, terlebih isu ini telah berulang kali diberitakan dan menjadi perbincangan luas di masyarakat.

Secara prosedural di lingkungan kepolisian, konfirmasi melalui pesan WhatsApp memang berbeda dengan Laporan Polisi (LP) resmi yang dicatat melalui Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) untuk penerbitan Surat Tanda Terima Laporan (STTL).

Namun demikian, merujuk pada Pasal 106 KUHAP, penyidik yang mengetahui adanya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Pemberitaan media massa yang luas dan informasi yang telah menjadi atensi publik dapat dijadikan dasar bagi kepolisian untuk menerbitkan Laporan Polisi Model A guna melakukan penyelidikan di lapangan.

Selain itu, mengabaikan konfirmasi media selama berhari-hari pada isu yang menjadi sorotan publik berpotensi menyalahi aturan internal Polri terkait keterbukaan informasi. Merujuk pada Perkap Nomor 16 Tahun 2010 (beserta perubahannya dalam Perpol Nomor 9 Tahun 2024) dan Perkap Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan, jajaran Polri berkewajiban memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan transparan.

Apabila Kapolres maupun Kasat Reskrim memiliki agenda operasional yang padat, secara prosedural institusional jawaban konfirmasi semestinya didelegasikan kepada Seksi Humas (Kasi Humas) selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Polres. Pembiaran atas isu dugaan penyalahgunaan BBM, yang diatur ketat dalam Undang-Undang Migas, tanpa adanya klarifikasi maupun langkah penyelidikan dapat dinilai bertentangan dengan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri (KEPP).

Desakan Investigasi ke Polda Sumut dan Ruang Klarifikasi.

Melihat sikap jajaran Polres Sergai yang terkesan abai terhadap persoalan ini, masyarakat dan publik berharap Kapolda Sumatera Utara melalui jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut segera turun tangan. Langkah investigasi langsung ke lokasi operasional PT Duta Hita Jaya dinilai mendesak guna memastikan legalitas asal-usul BBM solar yang digunakan serta menindak tegas apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak manajemen PT Duta Hita Jaya maupun jajaran Polres Serdang Bedagai terkait pemberitaan ini.

(Syahrial).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Baca Lainnya

Ini Sosok Brigjen Pol. Dr. dr. Antonius Ginting, Putra Karo yang Pulang Mengabdi untuk Tanah Kelahirannya

15 Nov 2026 - 09:51 WIB

Ini Sosok Brigjen Pol. Dr. dr. Antonius Ginting, Putra Karo yang Pulang Mengabdi untuk Tanah Kelahirannya

Kawal Kepastian Hukum Lahan, KADIN Lampung dan Pemerhati Pertanahan Sinergi Sukseskan Kawasan Industri Lampung Selatan.

14 Nov 2026 - 11:12 WIB

Kawal Kepastian Hukum Lahan, KADIN Lampung dan Pemerhati Pertanahan Sinergi Sukseskan Kawasan Industri Lampung Selatan.

Diskusi Strategi Pengadaan Tanah Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan. 

13 Nov 2026 - 13:01 WIB

Diskusi Strategi Pengadaan Tanah Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung, Lampung Selatan. 

5 Bulan Laporan Jalan di Tempat, Advokat Korban Penganiayaan di Labuan Pandeglang Desak Polsek Tangkap Pelaku. 

12 Nov 2026 - 15:28 WIB

5 Bulan Laporan Jalan di Tempat, Advokat Korban Penganiayaan di Labuan Pandeglang Desak Polsek Tangkap Pelaku. 

Plang Proyek Bermasalah Lagi, Gubernur, Wali Kota dan Inspektorat Diminta Jangan Tutup Mata

12 Nov 2026 - 12:03 WIB

Plang Proyek Bermasalah Lagi, Gubernur, Wali Kota dan Inspektorat Diminta Jangan Tutup Mata
Trending di Uncategorized