Media Indonesia | JAKARTA — Gerakan Pemuda (GP) Al Washliyah menilai perjalanan kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo menunjukkan sejumlah transformasi penting dalam kelembagaan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Kamis, 10 September 2026.
Penilaian tersebut merupakan hasil telaah terhadap berbagai kebijakan, program, indikator kinerja dan capaian Polri dalam beberapa tahun terakhir. GP Al Washliyah melihat bahwa transformasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyentuh aspek organisasi, digitalisasi pelayanan, keamanan nasional, akuntabilitas, sumber daya manusia serta perlindungan kelompok rentan.
Ketua Umum Gerakan Pemuda Al Washliyah, H. Aminullah Siagian, menyampaikan bahwa penilaian terhadap institusi negara harus dilakukan secara objektif. “Kita harus mampu memberikan apresiasi terhadap capaian yang terukur, sekaligus tetap memberikan catatan kritis agar setiap capaian kelembagaan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Delapan capaian strategis yang menjadi perhatian GP Al Washliyah adalah:
1. Transformasi Organisasi dan Polri Presisi
Transformasi kelembagaan diarahkan pada organisasi yang lebih adaptif, responsif, berbasis teknologi serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
2. Penegakan Hukum dan Keadilan Restoratif
Data Polri menunjukkan tingkat penyelesaian perkara pada 2024 mencapai 84,47% untuk perkara narkotika, sementara pendekatan restorative justice juga semakin dikembangkan. GPA menilai keberhasilan penegakan hukum harus diukur bukan hanya dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari aspek keadilan, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.
3. Digitalisasi dan Modernisasi Pelayanan
Pemanfaatan teknologi melalui berbagai layanan digital Polri menunjukkan perubahan pola pelayanan dari konvensional menuju pelayanan yang lebih cepat, terintegrasi dan mudah diakses masyarakat.
4. Pemberantasan Terorisme, Narkotika, Judi Online dan Kejahatan Transnasional
Penanganan ancaman keamanan modern semakin membutuhkan pendekatan intelijen, teknologi dan kerja sama lintas lembaga. Pada 2025, Densus 88 menangkap 51 tersangka terorisme, sementara Polri juga terus memperkuat pemberantasan narkotika, judi online dan kejahatan siber.
5. Stabilitas Keamanan Nasional dan Penanganan Bencana
Polri tidak hanya menjalankan fungsi keamanan, tetapi juga hadir dalam penanganan bencana dan situasi kemanusiaan. Pada penanganan bencana Sumatera 2025, ribuan personel dikerahkan untuk evakuasi, distribusi bantuan dan pelayanan masyarakat.
6. Akuntabilitas, Pengawasan dan Kepercayaan Publik
GPA mencatat adanya indikator positif dalam kinerja dan persepsi publik terhadap Polri. Namun, kepercayaan publik harus dipandang sebagai amanah yang harus terus dijaga, bukan sekadar angka survei.
7. Reformasi SDM, Meritokrasi dan Integritas
Penguatan Assessment Center menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun sistem merit. Hingga 2025, Polri tercatat memiliki 1.763 asesor, dengan lebih dari 50 instansi mitra eksternal dan lebih dari 2.500 asesi eksternal.
8. Pelayanan Publik dan Perlindungan Kelompok Rentan
Salah satu capaian yang mendapat perhatian khusus adalah pembangunan 19.105 fasilitas pelayanan bagi anak dan penyandang disabilitas pada periode 2021–2024, termasuk ruang ramah anak, ruang laktasi, jalur disabilitas, toilet khusus, kursi roda dan fasilitas aksesibilitas lainnya.
Pada Januari 2026, Polri juga meluncurkan Direktorat PPA-PPO pada 11 Polda dan 22 Polres untuk memperkuat perlindungan perempuan, anak dan korban perdagangan orang.
GP Al Washliyah: Capaian Harus Diikuti Evaluasi
Menurut GP Al Washliyah, delapan capaian tersebut menunjukkan bahwa agenda “Polri Presisi” telah menghasilkan berbagai perubahan institusional yang dapat diidentifikasi melalui kebijakan dan indikator kinerja.
Namun demikian, GP Al Washliyah menegaskan bahwa capaian administratif atau output belum otomatis berarti seluruh persoalan kepolisian telah selesai.
Ukuran berikutnya adalah apakah masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang lebih cepat, penegakan hukum yang lebih adil, aparat yang lebih profesional, perlindungan korban yang lebih baik, serta semakin kuatnya kepercayaan publik.
“Karena itu, apresiasi dan kritik harus berjalan bersama. Kita tidak boleh terjebak pada glorifikasi, tetapi juga tidak boleh menutup mata terhadap perubahan positif yang memang memiliki data dan indikator,” demikian sikap GP Al Washliyah.
