MEDAN, Mediaindonesia.org // Aliansi Mahasiswa Aktivis Sumatera Utara (ALMASU) melalui Ketua Umum Roy Lubis menyampaikan dukungan terhadap langkah dan upaya Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan dalam melakukan pembenahan tata kelola perparkiran serta pelayanan transportasi di Kota Medan.
Roy Lubis mengatakan, persoalan retribusi parkir maupun pengelolaan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) merupakan bagian penting dalam pelayanan publik. Karena itu, seluruh proses pengelolaannya harus dilakukan secara transparan, tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, kritik maupun aspirasi masyarakat terhadap kinerja pemerintah merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Namun, setiap tudingan atau dugaan terkait kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebaiknya dibuktikan melalui data, pemeriksaan, dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami dari ALMASU mendukung Dishub Kota Medan untuk terus melakukan pembenahan.
Kami juga berharap seluruh persoalan terkait retribusi parkir dan LPJU dapat dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman,” ujar Roy Lubis.
Ia menambahkan, penerimaan dari sektor parkir merupakan bagian dari pendapatan daerah yang pada akhirnya harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh sebab itu, ALMASU mendorong adanya pengawasan yang kuat, baik dari pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat.
ALMASU juga mengapresiasi keterbukaan jajaran Dishub Kota Medan yang bersedia menemui dan memberikan penjelasan kepada massa aksi. Menurut Roy, langkah tersebut menunjukkan bahwa ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih terbuka dan perlu terus dijaga.
“Kami mengapresiasi Dishub Kota Medan yang mau memberikan penjelasan secara langsung. Bagi kami, komunikasi seperti ini penting. Jangan sampai persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui dialog justru berkembang menjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat,” katanya.
Namun demikian,
Roy Lubis menegaskan bahwa dukungan ALMASU bukan berarti menutup ruang kritik atau pengawasan. ALMASU tetap mendorong agar apabila terdapat dugaan penyimpangan dalam pengelolaan retribusi maupun proyek pemerintah, maka harus dilakukan pemeriksaan secara profesional dan objektif.
“Kami mendukung pemerintah yang bekerja dengan benar, tetapi kami juga tetap berada di sisi kepentingan masyarakat. Jika ada persoalan, silakan diperiksa berdasarkan data dan aturan. Jika tidak terbukti, jangan sampai ada pihak yang dirugikan oleh tuduhan yang belum memiliki dasar kuat,” tegas Roy.
ALMASU berharap Dishub Kota Medan terus meningkatkan transparansi, memperbaiki sistem pengelolaan parkir, meningkatkan pengawasan terhadap juru parkir, serta memastikan seluruh penerimaan daerah tercatat dan dikelola sebagaimana mestinya.
Dengan adanya keterbukaan, pengawasan dan komunikasi yang baik antara pemerintah, masyarakat serta kelompok mahasiswa, ALMASU meyakini berbagai persoalan terkait perparkiran dan pelayanan transportasi di Kota Medan dapat diselesaikan secara bijak dan konstruktif.
ROY LUBIS
Ketua Umum
ALIANSI MAHASISWA AKTIVIS SUMATERA UTARA (ALMASU)). (Red)
