Media Indonesia | MEDAN – Sekretaris Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Al Washliyah (PW HIMMAH) Sumatera Utara, Muhammad Kurniawan, menyampaikan apresiasi dan dukungan penuhnya atas sikap tegas Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IV DPR RI yang menyoroti persoalan bisnis penebangan hutan serta pentingnya menjaga kelestarian hutan adat.
Kurniawan menilai pernyataan Raja Juli Antoni yang menegaskan bahwa praktik “bisnis menebang” tidak boleh dibiarkan menjadi refleksi kuat bahwa pemerintah hadir untuk memperbaiki tata kelola kehutanan dan mendorong keberlanjutan lingkungan.
“Pernyataan Bapak Raja Juli Antoni dalam Raker tersebut menggambarkan keberanian dan komitmen pemerintah untuk menghentikan model pengelolaan hutan yang hanya berorientasi pada keuntungan. Ini adalah sikap yang patut diapresiasi,” ujar Kurniawan.
Ia juga menilai positif langkah Menteri Kehutanan yang mengajak lembaga swadaya masyarakat seperti AMAN, WALHI, serta berbagai komunitas pemerhati lingkungan untuk berkolaborasi menjaga kawasan hutan adat.
“Kolaborasi lintas sektor sangat penting. HIMMAH Sumut mendukung ajakan tersebut dan siap menjadi bagian dari gerakan bersama untuk menyelamatkan hutan, khususnya di Sumatera Utara yang sangat rentan terhadap aktivitas ilegal,” tambahnya.
Kurniawan berharap ketegasan yang ditunjukkan dalam Raker dengan Komisi IV DPR RI dapat diikuti oleh penguatan pengawasan di tingkat daerah. Ia menegaskan bahwa banyak kawasan hutan di Sumatera Utara yang membutuhkan perhatian serius karena adanya potensi perambahan, pembalakan liar, dan ekspansi perkebunan yang tidak terkendali.
“Kami berharap pemerintah pusat dan daerah merespons momentum ini dengan tindakan nyata. Pelestarian hutan bukan hanya isu lingkungan, tetapi tanggung jawab moral untuk generasi mendatang,” pungkasnya.
PW HIMMAH Sumut memastikan komitmennya untuk terus mendorong kesadaran lingkungan di kalangan mahasiswa dan masyarakat melalui edukasi, advokasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak.
