SERGAI — MI.Org – Polemik rangkap jabatan yang menyeret Kepala Madrasah Aliyah (MA) Al-Washliyah Pematang Guntung, Rusniar, di jajaran kepengurusan Komite Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al-Washliyah 30 Pematang Guntung memasuki babak baru. Usai dikonfirmasi awak media, Rusniar menyatakan telah mengundurkan diri dari kepengurusan komite tersebut, namun disertai pernyataan kontroversial yang menuding profesi wartawan kerap mencari-cari kesalahan.
Klarifikasi itu disampaikan langsung oleh Rusniar dengan didampingi tiga orang guru laki-laki saat menemui wartawan di salah satu rumah makan di Dusun VI, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), tepatnya di depan Showroom Honda, Sabtu (21/11/2026).
Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya konfirmasi yang sebelumnya dilakukan wartawan melalui pesan singkat WhatsApp pada Jumat (20/11/2026) pagi. Saat itu, awak media menanyakan kebenaran informasi terkait posisi Rusniar sebagai bendahara komite di MTs Al-Washliyah 30 serta informasi adanya rapat wali murid yang membahas pungutan uang ujian dan uang perpisahan. Namun, saat itu Rusniar meminta agar pembahasan dilakukan secara tatap muka.
Bantah Bendahara dan Klaim Diminta Sekolah.
Dalam pertemuan pada Sabtu siang, Rusniar sempat mempertanyakan sumber informasi yang diperoleh wartawan. Awak media kemudian menjelaskan bahwa informasi tersebut bersumber dari keterangan masyarakat serta diperkuat dengan unggahan publik di akun Facebook pribadi milik Rusniar sendiri.
Merespons hal itu, Rusniar meluruskan bahwa jabatannya bukanlah bendahara, melainkan sekretaris komite. Ia mengklaim keterlibatannya didasari permintaan pihak sekolah dan statusnya sebagai wali murid.
“Sebenarnya saya bukan bendahara, tapi sekretaris komite. Hal tersebut karena diminta pihak sekolah (wakil kepala sekolah), lagian anak saya ada sekolah di situ, jadi kan tidak ada masalah,” ujar Rusniar di hadapan awak media.
Kendati menilai posisinya tidak bermasalah, Rusniar mengaku telah resmi mengundurkan diri sehari sebelumnya, tepat pada Jumat (20/11/2026), hari yang sama saat ia menerima pesan konfirmasi dari wartawan. Meski demikian, dalam pertemuan tersebut ia tidak menunjukkan bukti fisik surat pengunduran diri yang diklaim telah diserahkan ke pihak sekolah.
Alasan Mundur dan Bungkam Soal Hasil Rapat.
Ketika wartawan mempertanyakan korelasi antara pengunduran dirinya dengan klaim bahwa posisinya sejak awal tidak bermasalah, Rusniar melontarkan alasan yang menyinggung profesi jurnalis.
“Karena saya tidak mau ribut dengan wartawan, karena nanti akan cari-cari kesalahan dan akan jadi masalah, makanya saya mengundurkan diri saja,” ucap Rusniar, yang turut diamini oleh ketiga guru yang mendampinginya.
Sementara itu, saat disinggung mengenai substansi utama konfirmasi awal, yakni hasil rapat wali murid terkait pembahasan biaya ujian dan perpisahan, Rusniar memilih bungkam dan melempar tanggung jawab jawaban. “Abang tanya saja ke pihak sekolah,” katanya singkat.
Sorotan Regulasi: Penunjukan Langsung dan Konflik Kepentingan.
Secara regulasi, pengakuan Rusniar bahwa ia masuk menjadi pengurus komite karena “diminta oleh wakil kepala sekolah” justru memunculkan tanda tanya besar terkait kepatuhan prosedur.
Merujuk pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, pemilihan anggota komite wajib dilakukan secara demokratis melalui rapat orang tua/wali peserta didik, bukan melalui penunjukan atau permintaan sepihak dari pimpinan madrasah.
Selain soal mekanisme, posisi ganda seorang Kepala MA yang merangkap pengurus komite di MTs, di mana kedua lembaga berada di bawah naungan organisasi yang sama dan berlokasi saling berhadapan, dinilai rentan memicu konflik kepentingan (conflict of interest). Kondisi ini berpotensi mencederai prinsip independensi komite yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas mandiri atas kebijakan dan pengelolaan anggaran madrasah.
Mencederai Etika Komunikasi Publik.
Di sisi lain, langkah mundur dari kepengurusan komite dinilai sebagai keputusan yang tepat untuk meredam polemik. Namun, pernyataan terbuka Rusniar yang menggeneralisasi wartawan “suka mencari-cari kesalahan” sangat disayangkan karena dinilai tidak mencerminkan etika komunikasi seorang pimpinan lembaga pendidikan.
Padahal, langkah wartawan melakukan konfirmasi, termasuk memverifikasi perbedaan informasi jabatan antara bendahara dan sekretaris, merupakan bagian sah dari prosedur jurnalistik (cek dan ricek) dalam menjalankan fungsi kontrol sosial yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih berupaya menghubungi pihak MTs Al-Washliyah 30 Pematang Guntung guna mengonfirmasi perihal surat pengunduran diri tersebut serta kejelasan hasil rapat wali murid terkait biaya ujian dan perpisahan. Redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak-pihak terkait sesuai ketentuan Kode Etik Jurnalistik. (Red).









