Tanah Karo – MI.Org. Polemik pembukaan jalur di Gunung Sibayak kini jadi perbincangan hangat publik. Masyarakat, pendaki, dan pegiat lingkungan mempertanyakan konsistensi pengelolaan kawasan tersebut.
Pada Sabtu, 21 Oktober 2023, PT Pariban Sibayak Jilena diresmikan sebagai pengelola kawasan objek wisata Gunung Sibayak di Simpang Tiga Gunung Sibayak, Desa Semangat Gunung, Kecamatan Merdeka. Peresmian itu dihadiri Bobby Afif Nasution yang saat itu masih menjabat Wali Kota Medan, dan Bupati Karo Cory Sriwaty Sebayang.
Pada kesempatan itu, Komisaris PT Pariban Sibayak Jilena, Andrian Surbakti, menyampaikan komitmennya:
“Kita Siap Membangun Akses Dan Fasilitas Puncak Gunung Sibayak”
Janji itu dulu disambut sebagai harapan baru, agar Sibayak menjadi destinasi internasional dan ekonomi masyarakat Karo ikut terangkat.
Namun tiga tahun berselang, publik justru dihadapkan pada fakta yang berbeda. Pada November 2026, saat jalur pendakian ditutup sementara untuk pemulihan ekosistem hingga 5 Desember 2026, beredar video excavator dan kegiatan motor trail di kawasan Gunung Sibayak.
Dari peninjauan lapangan, jalur baru yang dibuka memiliki lebar sekitar 5-6 meter, dan dibuat dengan alat berat hingga mendekati area kawah yang merupakan kawasan hutan konservasi.
Masyarakat pun bertanya, bagaimana mungkin kawasan yang sedang ditutup untuk pemulihan justru dibuka dengan alat berat?
Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, menjelaskan bahwa pembukaan jalur itu dimaksudkan untuk jalur evakuasi pendaki. Ia juga menjelaskan excavator itu disewa melalui pemegang izin pengelolaan, yakni PT Pariban Sibayak Jilena.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution saat meninjau lokasi pada Rabu (18/11/2026) menyampaikan:
“Ya, kalau kita lihat langsung, ngelihatnya ya kurang ajar juga ya kelihatannya ya.”
“Kenapa salah? Dibukanya memang untuk langsung untuk kendaraan roda empat, untuk kendaraan mobil bisa masuk sampai ke kawah, padahal jalur evakuasi sebelumnya bagi kata teman-teman, ada titik-titik yang bisa digunakan.”
Gubernur juga memberi tenggat tegas:
“Saya minta seminggu, ini hari Rabu ya, paling lama satu minggu harus sudah ditanami kembali, harus sudah ditutup kembali jalurnya.”
“Saya minta juga agar LHK kembali menanam pohon dan kembalikan kondisi alam seperti semula.”
Publik tidak bermaksud menuduh pihak mana pun. Publik hanya berharap ada penjelasan yang terbuka.
Pertama, pengelolaan yang dulu diresmikan dengan janji membangun akses, harus tetap berjalan sesuai aturan konservasi.
Kedua, PT Pariban Sibayak Jilena diharapkan menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat terkait keterlibatan dan tanggung jawabnya dalam pembukaan jalur tersebut.
Ketiga, Pemerintah Provinsi diharapkan memastikan pemulihan kawasan dilakukan sungguh-sungguh, dan jalur evakuasi ke depan dicari titik yang tepat tanpa merusak hutan.
Gunung Sibayak adalah kebanggaan masyarakat Karo dan Sumatera Utara. Sudah sewajarnya jika publik ikut mengawasi, agar ke depan pengelolaan Sibayak lebih baik, lebih transparan, dan lebih berpihak pada kelestarian alam.
Tiiim…








