SERGAI – Media Indonesia – Skema pengelolaan pekerjaan di sektor perkebunan milik negara kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, keluhan datang dari para pekerja penderes di Kebun Tanah Raja, PTPN IV Regional 1. Mereka menyuarakan ketidakjelasan terkait hak pembayaran upah pekerjaan “kutip kompo” yang diduga belum terealisasi selama berbulan-bulan, terhitung sejak masa gugur daun (trek) hingga Oktober 2026, Kamis, (08/10/2026).
Informasi yang dihimpun di lapangan menyebutkan bahwa pekerjaan kutip kompo tersebut kabarnya telah dialihkan kepada pihak ketiga atau menggunakan sistem vendor (outsourcing) selama beberapa tahun terakhir. Ironisnya, para penderes yang melakoni pekerjaan itu mengaku tidak mengetahui nama perusahaan atau PT Vendor yang bertanggung jawab atas keringat mereka.
“Kami yang bekerja mengutip kompo, meskipun kami pake bantuan tenaga luar dan kami yang bayar, tapi kejelasan upahnya dari pihak ketiga tidak kunjung kami terima setiap bulannya sejak gugur daun/trek lalu hingga awal Oktober ini. Status pihak ketiga ini pun tidak transparan bagi kami,” ujar salah satu sumber di lapangan yang meminta identitasnya dirahasiakan demi keamanan kerja.
Untuk memastikan keberimbangan informasi (cover both sides) sesuai amanat Kode Etik Jurnalistik, awak media telah melayangkan upaya konfirmasi resmi kepada Asisten Afdeling 2 Kebun Tanah Raja PTPN IV Regional 1, Retno, yang merupakan salah satu afdeling di Kebun Tanah Raja yang memiliki areal tanaman karet, pada Senin (05/10/2026) siang.
Wartawan mengajukan sejumlah poin pertanyaan krusial, di antaranya: kejelasan status dan nominal pembayaran upah yang belum terealisasi, nama PT Vendor yang mengelola proyek tersebut, kendala teknis administrasi dari manajemen, hingga kejelasan regulasi mengapa pekerja penderes internal yang justru dipekerjakan oleh vendor eksternal untuk mengutip kompo.
Namun, sangat disayangkan, hingga berita ini ditayangkan pada Kamis (08/10/2026), pejabat yang bersangkutan memilih tidak memberikan respons ataupun penjelasan. Pesan konfirmasi yang dikirimkan terkesan diabaikan, meskipun pesan sudah terlihat terkirim (centang dua).
Sikap diam atau enggan berkomentar (refusal to comment) dari seorang pejabat struktural di lingkungan BUMN ini dinilai bertolak belakang dengan prinsip keterbukaan informasi publik. Di sisi lain, dalam etika hubungan media (media relations), pengabaian konfirmasi dalam kurun waktu empat hari kerja tanpa alasan yang jelas justru memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat. Publik berpotensi berspekulasi negatif bahwa ada persoalan teknis lapangan atau tata kelola administratif yang sedang ditutup-tutupi.
Hingga berita ini diturunkan, ruang klarifikasi masih terbuka lebar. Awak media terus berupaya meminta tanggapan resmi dari manajemen puncak Kebun Tanah Raja maupun jajaran Direksi PTPN IV Regional 1 demi transparansi publik dan penyelesaian hak-hak para penderes di lapangan.
(Syahrial).
